Krisis Multi Dimensi, Kenegarawanan dalam Berpolitik

Balinetizen.com, Denpasar

Dalam Deklarasi Bali secara eksplisit ditegaskan dunia memasuki memasuki masa krisis: pupuk, pangan dan iklim. Bahkan dalam sebuah konferensi internasional di Mesir, beberapa hari sebelum KTT G20, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan, dunia bisa memasuki jalan tol menuju neraka iklim. Peringatan yang keras akan besarnya risiko perubahan iklim buat alam dan masa depan umat manusia.

Di sisi lain, ekonomi dunia dihadapkan pada anomali (ketidakpastian, di luar kelaziman) yang dicirikan oleh: stagflasi, inflasi yang diikuti oleh sumbatan produksi, dan reflasi, kenaikan inflasi yang berkejaran dengan kenaikan suku bunga.
Anomali yang menyulitkan upaya penanggulangan krisis ekonomi, dengan risiko ketidak-pastian ekonomi yang tinggi.
Di tengah multi krisis di atas, dan bayang-bayang resesi ekonomi, semestinya elite politik dalam negeri melakukan konsolidasi untuk fokus mencari jalan keluar terbaik dalam menanggulangi multi krisis yang berlangsung.

Tetapi senyatanya,lanskap politik Indonesia diwarnai oleh: prasangka politik yang berlebih, politik identitas yang kelebihan takaran, politik yang dilandasi oleh bawah sadar rasa takut (takut kehilangan kekuasaan, takut tidak memperoleh kesempatan untuk menikmati previlege kekuasaan), melahirkan politik tuna empati pada masyarakat menengah-bawah yang masih didera kesulitan ekonomi pasca pandemi.

Krisis konstitusi telah terjadi, akibat terjadinya perbedaan pendapat antara MK di satu pihak dan DPR serta Presiden di pihak lainnya dalam menyikapi penggantian hakim MK Aswanto. Wacana dan gerakan perpanjangan masa jabatan Presiden terus bergulir, padahal konstitusi jelas mengatur pembatasan masa jabatan Presiden. Suasana kebatinan dari pembatasan kekuasaan Presiden, yang merupakan kulminasi dari gerakan reformasi 24 tahun lalu, pembatasan kekuasaan Presiden sangat perlu dilakukan, karena ada kecendrungan (kuat) kekuasaan yang salah guna -power tend to corrupt-.

Baca Juga :
Peredaran Video Setubuhi Anak Bergiliran, Disikapi Serius Sat Reskrim Polres Buleleng

Dalam konteks ini, kita semestinya ingat keteladanan yang diberikan oleh the founding fathers, menyebut beberapa: Soekarno, Hatta, Sjahrir, kerja politik adalah keutamaan -political virtue- untuk menjalankan amanah publik, tidak sebatas hitung-hitungan kalah menang dengan menghalalkan semua cara, tidak sebatas hitung-hitungan ekonomi finansial untuk balik modal dan bahkan kaya raya, tidak peduli nasib rakyat.

Zaman terus berubah, tetapi spirit kenegarawanan dari Bapak-bapak Pendiri Republik semestinya terus dirawat, kalau tidak ingin negeri ini mengalami nasib yang sama seperti : Myanmar, Mesir, Lebanon, Yaman, Suriah dan bekas negara Yugoslavia yang tercabik-cabik menjadi beberapa negara.

Ucapan Pak Hatta di tahun-tahun awal kemerdekaan dengan mengutip filosof Jerman Schiler: suatu abad besar telah lahir, tetapi ia (abad itu) hanya menemukan manusia-manusia kerdil, sampai hari ini tetap relevan.

Dua “land mark” gerakan reformasi “dilucuti”: KPK dalam pembrantasan korupsi dan MK “penjaga gawang” konstitusi, untuk menjamin tegaknya konstitusi.
“Pelucutan ” terhadap ke dua lembaga ini, merupakan “awan gelap” bagi penegakan demokrasi di negeri ini. Bisa saja terjadi, demokasi formal seakan-akan berlangsung, tetapi korupsi meraja lela, dan konstitusi ditafsirkan untuk kepentingan mereka yang sedang berkuasa.
Sebuah mimpi buruk bagi gerakan reformasi dua puluh empat tahun lalu.

Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik.

Leave a Comment

Your email address will not be published.