Balinetizen.com, Denpasar
Konten tayangan yang bertema; proyek pemugaran menjaga kesucian Pura Besakih, yang dilansir humas pemda Bali, menurut pengamat budaya dan politik Jro Gde Sudibya dapat diberikan catatan.
Menurutnya, tema videonya menjaga kesucian, tetapi dibangun parkir bertingkat yang “angkuh” ngungkulin Pura Titi Gonggang, berarti merusak kosmologi ruang undagan pertama: mulai dari: Pura Dalem Puri, Prajapati, Tegal Penangsaran, Setra Gandamayu dan Titi Gonggang.
“Telah terjadi perubahan ruang (palemahan), dalam sistem etika Tri Hita Karana, merubah kualitas relasi hubungan Manusia – Alam – Tuhan. Semestinya Tri Hita Karana tidak sebatas janji, tetapi realisasi,” kritiknya.
Dikatakan, Gedung parkir bertingkat dengan motif utama ekonomi turistik, suasana dan rasanya “menenggelamkan” vibrasi undagan ke dua Besakih, mulai dari Pura: Manik Mas, Ulun Kul-kul, Bangun Cakti, Goa Raja, Rambut Sadhana, Mrajan Kanginan, Bencingah Agung sampai ke Pura Basukhian.
Menurut pengasuh Dharma Sala “Bali Werdhi Budaya”, Pasraman Rsi Markandya, Br. Pasek, Ds.Tajun, Den Bukit, Bali Utara ini, bahwa pernyataan Bendesa Adat Besakih yang mengatas namakan Pura Besakih, tidak elok dan tidak pantas, karena semua orang tahu, Pura Besakih kahyangan jagat yang secara sodiologis disungsung umat Hindu etnis Bali di manapun mereka berada. Secara teologis, tempat suci bagi pemeluk Hindu dari manapun mereka berasal.
“Pernyataannya semakin tidak pantas, mengaitkan Besakih dengan pernyataan politik yang bernada kampanye. Paling tidak terjadi dua keganjilan: “menyeret” Besakih dalam nuansa perpolitikan, dan kampanye prematur, karena belum memasuki masa kampanye,” kritik Jro Gde Sudibya.
Menurut Jro Gde Sudibya, menjadi sangat mendesak, penetapan sistem pengelolan Pura Besakih, mulai dari kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen pengelolaan. Keputusan Loka Sabha PHDI Bali beberapa tahun lalu tentang pembentukan Otorita Pengelolaan Besakih, sayangnya tidak ditindak-lanjuti.
“Model yayasan Prawataka Besakih di tahun 1970’an., yang dipimpin oleh I Gst.Ngurah Pindha selaku Wakil Gubernur Bali dengan anggota para Bupati tokoh-tokoh agama Hindu perlu dibahas kembali, untuk menjawab tantangan keumatan ke depan,” tandasnya. (SUT)