Disdukcapil Badung Raih Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik

Disdukcapil Badung Raih Penghargaan Peringkat I Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Peringkat Pelayanan Prima Lingkup Disdukcapil Kabupaten/Kota Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Ballroom Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Selasa (6/12). 

Balinetizen.com, Mangupura-

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kembali menorehkan prestasi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI). Dukcapil Badung meraih Peringkat I Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Peringkat Pelayanan Prima Lingkup Disdukcapil Kabupaten/Kota Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dari Kemenpan RB RI. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri KemenPan RB Abdullah Azwar Anas diterima langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil A.A Ngurah Arimbawa didampingi Asisten Administrasi Umum Cok Raka Darmawan pada Acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Ballroom Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Selasa (6/12).

Dalam sambutannya Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa untuk dapat terus melakukan perbaikan untuk menuju birokrasi berkelas dunia ini diperlukan komitmen, baik dari pimpinan hingga ke seluruh jajarannya. Sehingga yang dilakukan oleh instansi pemerintah memberikan dampak nyata kepada masyarakat. “Selamat kepada perwakilan instansi pemerintah yang hadir, yang telah menjadi inisiator dan inovator dalam banyak program yang telah dinilai oleh Kementerian PANRB. Kepada para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, wali kota, dan bupati yang telah menjadi inspirasi untuk terus menggerakkan birokrasi berdampak. Mudah-mudahan dapat menularkan prestasinya dan dapat direplikasi oleh instansi lainnya,” ungkap Menteri Anas.

Menteri Anas menjelaskan evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB tersebut mencakup evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sementara itu, evaluasi di bidang pelayanan publik mencakup Indeks Pelayanan Publik (IPP), penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan, serta inovasi pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini kembali mengingatkan terkait pesan Presiden Joko Widodo dimana birokrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah jangan ‘mbulet’ dan harus berdampak, serta bukan lagi hanya sekadar tumpukan kertas. Birokrasi juga harus bergerak lebih lincah dan lebih cepat. “Para kepala daerah dan perwakilan kementerian/lembaga yang hadir hari ini kerjanya sudah berdampak, mudah-mudahan ke depan bisa terus ditingkatkan,” ujar Anas.

Baca Juga :
Pelantikan Kadis Pariwisata Masih "Saru Ngremeng"

Sementara itu Dirjen Dukcapil Prof.Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi kepada Dukcapil Badung sebagai peringkat 1 nasional pelayanan prima lingkup kabupaten/kota, Di Bali hanya Dukcapil Badung yang memperoleh pelayanan prima, Tahun 2022 ini penilaiannya sangat ketat terkait kualitas SDM dan kebijakan pelayanan, Dukcapil Badung terus berbenah agar bisa meraih WBBM tahun 2023 sehingga dengan predikat WBK yang disandang Dukcapil Badung saat ini bisa mengawinkan dengan WBBM.

Kadisdukcapil Badung, AA. Ngurah Arimbawa bersama Asisten Administrasi Umum Cok Raka Darmawan yang ditemui seusai menerima penghargaan menyatakan penghargaan yang diterima merupakan reward terhadap pelayanan Dukcapil Badung. “Kami merasa bersyukur telah diberikan penghargaan langsung oleh Menteri KemenPan RB Abdullah Azwar Anas. Bagi kami penghargaan hanya sebuah reward atau apresiasi terhadap pelayanan Dukcapil, yang terpenting bagaimana kami di Dukcapil beserta seluruh staf bisa terus memberikan pelayanan terbaik yang membahagiakan masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan bahwa setiap permasalahan masyarakat terkait Dukcapil selalu bisa diberikan dan diberikan solusi. Karena arahan dan pembinaan dari pimpinan yakni Bapak Bupati, Wakil Bupati dan Bapak Sekda untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati. “Prinsip kami dalam melayani masyarakat selalu berhati-hati, asalkan persyaratan benar dan lengkap, kami siap melayani dengan baik. Itu sangat penting untuk dipakai pedoman dalam melaksanakan tugas,”pungkasnya.

Sumber : Humas Pemkab Badung

Leave a Comment

Your email address will not be published.