Pilpres 2024 Jurdil Nyaris Ilusi, dalam Prilaku Penguasa yang tidak Netral

Ilustrasi

Balinetizen.com, Denpasar

Pilpres yang sejak awal cacat hukum, etika dan moral dengan terbitnya kpts.MK no.90 yang kontroversial, yang melakukan “penyelundupan” hukum dan atau “pembajakan” konstitusi yang meloloskan Gibran.

Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, aktivis demokrasi, anggota Badan Pekerja MPR RI Fraksi PDI Perjuangan 1999 – 2004, Sabtu 2 Desember 2023, menanggapi proses Pilpres 2024 yang penuh dengan rekayasa hukum.

Dikatakan, keberpihakan terang-terangan dari penguasa sejak dini, sebut saja: penurunan baliho GP di Batubulan, Gianyar, Bali, di Pematang Siantar Sumatra Utara.

“Acara mirip kebulatan tekad di era Orba, yang melibatkan ribuan Kepala Desa. Tindakan yang dinilai bernada teror terhadap Aiman selaku Jubir TPN Ganjar – Machfud,” kata I Gde Sudibya.

Menurutnya, keputusan KPU yang membatalkan debat Cawapres, yang oleh publik dinilai sebagai bentuk intervensi penguasa terhadap KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang harus netral berdasarkan Konsitusi. Lagi-lagi, pantas diduga terjadi pelanggaran konstitusi terhadap keputusan KPU ini.

“Luar Biasa Negeri ini, demi untuk kepentingan “Putra Mahkota” semua peraturan berubah dan bisa diatur sendiri oleh yang sedang berkuasa. Padahal semua warga negara di negeri ini, ingin juga mengetahui kemampuan dan potensi diri dari “Cawapres” kita, jika suatu saat Presiden Berhalangan Tetap, Berpengetahuan atau mampukah dia sebagai “Cawapres” untuk melanjutkannnya?. Entahlah .. !!!,” ujar salah seorang netizen.

Selain itu, lanjut Gde Sudibys, tindakan “bergrilya” sejumlah anggota DPR untuk merivisi kembali UU Mahkamah Konstitusi, tentang persyaratan hakim konstitusi, untuk menjamin pemenangan Prabowo – Gibran, dalam pengajuan perkara selisih hasil Pilpres. (Adi Putra)

Baca Juga :
Antisipasi Penularan Covid-19, Tim Yustisi Rutin Ingatkan Masyarakat Terapkan Prokes

Leave a Comment

Your email address will not be published.