Walikota Jaya Negara Buka Sosialisasi Pengelolaan APBD Kota Denpasar

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana saat menghadiri sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar yang digelar di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Rabu (24/4).

Wujudkan Tata Kelola Keuangan Yang Tertib, Transparan Dan Akuntabel.

Balinetizen.com, Denpasar

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara membuka secara resmi pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar yang digelar di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Rabu (25/4). Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Denpasar Maju.

Kegiatan ini turut menghadirkan dua narasumber utama, yakni Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Dr. Bahri, SSTP, M.Si bersama Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Muda, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Hilman Rosada, SAP.,MAP.,CPOf. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Pimpinan OPD, Sekretaris Dinas/Badan, serta Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya menjelaskan, pemerintahan yang baik tidak dapat terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik pula. Sehingga pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting agar anggaran yang tersedia di daerah dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien untuk pembangunan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah, sehingga pengelolaanya harus tertib, transparan dan akuntabel,” ujarnya

Lebih lanjut dijelaskan, mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara optimal bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Sehingga menjadi penting bagi seluruh OPD di lingkungan Pemkot Denpasar untuk mengikuti Sosialisasi Pengelolaan (APBD) ini.

Baca Juga :
Kadiv Pemasyarakatan Bali, Suprapto: Dalih Bahwa Barang Bukti Narkoba Berasal Dari Lapas Tidaklah Benar

“Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para perangkat daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tertib, transparan dan akuntabel. Saya ingin mengingatkan bahwa pembelajaran adalah proses berkelanjutan. Oleh karena itu kami mengharapkan agar para peserta dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan semangat dan bersungguh-sungguh,” ujar Jaya Negara.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Dr. Bahri, SSTP, M.Si dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas pengelolaan keuangan daerah di Kota Denpasar. Hal ini utamanya keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Sehingga program prioritas dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat terus dilaksanakan. Tak hanya itu, pihaknya juga memberikan apresiasi atas tata kelola reformasi birokrasi di jajaran Pemkot Denpasar.

Dikatakannya, pemerintah daerah wajib mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel. Hal ini dilaksanakan dengan beragam upaya, salah satunya dengan menyinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan RPJMN, RKP, KEM-PPKF, arahan presiden dan peraturan perundang-undangan.

Kepala BPKAD Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati menjelaskan, sosialisasi ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para peserta sosialisasi dalam rangka pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.Hal ini lantaran para pemangku jabatan pengelolaan keuangan memiliki peranan dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran pada SKPD dan mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD.

“Sosialisasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Denpasar khususnya kepada pimpinan  perangkat daerah yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan atas kelancaran tugasnya,” ujarnya. (AGs/HUmasDps).

Leave a Comment

Your email address will not be published.