DPRD Badung Serap Aspirasi Lembaga Bahas Raperda Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Penyerapan Aspirasi dalam rangka penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Badung tentang penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan pada Senin (24/6) bertempat di Ruang Rapat Kantor DPRD Badung.

Balinetizen.com, Mangupura-

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini dapat mengikis nilai-nilai dari pancasila dalam masyarakat. Khususnya dalam penerapanya dibidang pendidikan. Maka dari itu DPRD Badung bersama OPD terkait mengadakan diskusi tentang Penyerapan Aspirasi dalam rangka penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Badung tentang penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan pada Senin (24/6) bertempat di Ruang Rapat Kantor DPRD Badung.

“Tujuan kami dalam melakukan serap aspirasi kepada semua stakeholer yang kita undang agar sebelum ranperda PWK ini kita tetapkan menjadi Perda kita dapat menyerap masukan-masukan dari kawan-kawan kami yang hadir pada hari ini, baik itu dari unsur kepolisian, tentara, FKUB, dari keagamaan, karena rancangan PPWK ini muatanya adalah 4 pilar kebangsaan,” ujar I Wayan Sugita Putra, S.E., M.AP selaku Ketua Pansus Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Badung tentang penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Penyusunan Raperda ini merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Badung yang dibahas dua kali dalam rapat kerja dan satu kali dalam rapat konsultasi di kementrian dalam negeri di Jakarta. “Bahwa disetiap pemerintah daerah maka harus dibuat perda PWK ini, sehingga kami di DPRD Badung sudah berproses melalui inisiatif DPRD sehingga terwujud rancangan atau draft laporan daerah yang nanti di masa sidang ke II ini kita bisa tetapkan menjadi perda di sidang paripurna bersama dengan eksekutif dan Bupati,” tambahnya.

Minimnya kesadaran nasionalisme dan spirit Bhineka Tunggal Ika turut menjadi faktor penghambat terjalinnya persatuan dan kesatuan Bangsa. Ditambah dengan perilaku tuna susila, amoral, dan tuna etika yang melanda kaum milenial. “Saat kita sekolah tentu hal-hal ini menjadi continue untuk kita hafalkan untuk kita implementasikan, tetapi sekarang anak-anak muda, generasi z dan lain sebagainya, barangkali pancasila ini dikaburkan maknanya,” ujar Dr. I Wayan Rideng saat menjelaskan pemaparan tentang Raperda PWK.

Baca Juga :
Jaga Wibawa Pemerintah Kabupaten Badung di Bidang Hukum, Bupati Giri Prasta Pimpin Rapat Koordinasi dengan Tim Bantuan Hukum

Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK menjadi raperda yang nantinya akan menjadi Perda, ditujukan tidak hanya kedapa generasi muda namun juga mencakup seluruh masyarakat. Agar semua element kelompok masyarakat bisa mengenali tentang diri dan lingkungannya serta mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Draft atau rancangan peraturan daerah ini adalah hasil konsultasi kami ke kementrian dalam negeri yang sudah dikirim dan sudah dibedah juga dalami di kementrian dalam negeri. Bahwa sebagai dasar untuk dijadikan peraturan daerah, diapresiasi sangat baik oleh kementrian dalam negeri,” ujar I Wayan Sugita Putra.

“Tentu kita tidak meninggalkan dari kegiatan yang sudah di terapkan saat ini melalui kurikulum merdeka. Sehingga kita dari unsur pemerintah bisa menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan ini kepada masyarakat umum, tidak saja di unsur pendidikan yang formal tapi kita nanti menyasar di tingkat informal,” tambahnya.

Rencananya Raperda ini akan rampung pada tahun 2024 dan bisa diputuskan menjadi Perda sebelum dibuat Perbup. “Besar harapan kita karena perda ini akan menjadi suatu keharusan yang ada di Kabupaten, bahwa ini betul-betul terlaksana dengan baik, yang mana nanti OPD terlibat ada dari Kesbangpol, Dinas Kebudayaan, Bappeda, Bawaslu, yang nanti akan menjadi leading sector yang merealisasikan dan menyelenggarakan kegiatan ini,” tutup I Wayan Sugita Putra.

 

Pewarta : Whraspati Radha

Leave a Comment

Your email address will not be published.