Balinetizen.com, Denpasar-
I Wayan Karma, Lurah Serangan, dengan tekad bulatnya, siap berperan sebagai ujung tombak pemerintahan. Dia berkomitmen untuk membela Pemerintah Kota Denpasar dalam konteks perjanjian MoU antara Pemerintah Kelurahan Serangan dan PT Bali Turtle Island Development (BTID), yang menuai kontroversi karena tidak sesuai kesepakatan yang dibangun diawal sebelum pembangunannya.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kura – kura ini, seiring berjalannya waktu, telah berubah menjadi zona yang sangat eksklusif dan tidak terbuka bagi masyarakat lokal. Ini bertentangan dengan janji awal yang diucapkan oleh BTID melalui Sintong Panjaitan (Pangdam pada masa itu), yang seharusnya menjadikan KEK ini dapat diakses oleh publik.
Sebagai contoh, saat musim panen rumput laut tiba, warga dan nelayan harus mengangkut hasil panen dari Teluk, dan satu-satunya jalur yang aman adalah melalui akses darat.
“Kami mendorong nelayan untuk membawa hasil panen rumput laut dengan mobil karena penggunaan perahu berisiko tinggi akibat gelombang tinggi, yang dapat berujung pada bahaya atau bahkan kematian,” ungkap I Wayan Karma di Kantor Kelurahan Serangan, Denpasar Selatan, Jumat, 1 September 2023.
Menurutnya, jalur darat inilah yang paling aman dan terjangkau.
“Selama panen rumput laut, jalur ini satu-satunya yang dapat digunakan, namun sekarang, aksesnya sangat terbatas dan memerlukan ID khusus,” tambahnya.
Keterbatasan akses bukan hanya berlaku bagi warga biasa, bahkan pejabat sekelas camat pun dilarang masuk. “Bahkan wakil walikota, setda, bahkan wakil gubernur dilarang masuk dengan alasan ada proyek di dalam, meskipun saya tahu tidak ada proyek yang sedang berlangsung di sana,” katanya.
Nelayan Serangan sekarang harus memiliki ID khusus untuk memasuki KEK.
I Wayan Karma berharap agar pembangunan BTID dapat sejalan dengan visi Kelurahan Serangan. Sinergi antara mereka dan lembaga yang dipimpin oleh Tantowi Yahya harus terwujud.
Apalagi, Kelurahan Serangan baru-baru ini meraih Juara III Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 dalam kategori desa wisata rintisan, yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Karena itu, penting untuk merapatkan barisan dan mengklarifikasi perencanaan pembangunan Marina yang mungkin tidak sejalan dengan Masterplan Pengembangan Desa Wisata Serangan.
“Saya ingin berbicara langsung dengan pimpinan BTID, karena bahkan Tantowi Yahya sendiri belum pernah bertemu dengan saya,” tandasnya.
Sekadar informasi, Tantowi Yahya, yang pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Selandia Baru, saat ini menjabat sebagai President of United in Diversity dan Chairman of Kura Kura Bali Turtle Island Development. (Tri Prasetiyo)