Balinetizen.com, Denpasar
PT Bali Turtle Island Development (BTID) dikabarkan tengah merencanakan pembangunan Pelabuhan Marina di Pulau Serangan, Denpasar Selatan, Bali. Namun, rencana ini memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi para nelayan Serangan, dan masalahnya tidak hanya sampai di situ. Setiap hari, terjadi aktivitas pengerukan pasir yang dilakukan oleh 10 kapal tongkang yang tentu saja dapat mengancam ekosistem lingkungan di kawasan tersebut.
Pengerukan pasir untuk membangun Pelabuhan Marina di Serangan telah diungkapkan oleh Usman, seorang warga Serangan yang bekerja sebagai nelayan dan peternak.
Usman sangat prihatin dengan dampak ekonomi yang dihasilkan oleh proyek tersebut, terutama karena pengerukan pasir ini melibatkan 10 kapal tongkang.
Proyek ini juga telah mengakibatkan perubahan signifikan dalam lingkungan dan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal.
Selain itu, Usman mengeluhkan penurunan kualitas air di sekitar Sanur hingga Nusa Dua. Air tersebut menjadi keruh, dan ini berdampak negatif pada para pencari ikan gurita karena ada penimbunan lumpur.
Usman menjelaskan bahwa aktivitas pengerukan pasir ini berlangsung secara aktif, dengan kapal tongkang yang terus mengangkut material hasil kerukan. Lumpur hasil pengerukan ini dibuang di dekat pulau, yang mengganggu ekosistem laut dan biota di sekitarnya.
“Hasil kerukan dibuang sampai sekarang, selama pengerukan di pelabuhan pendalaman ya masih, masih aktif kapal tongkang yang mengangkut material, malam biasanya buangnya ke berapa mil, buang jauh, ini deket deket pulau,” ungkap Usman pada Jumat, 29 September 2023.
Selain dampak lingkungan, proyek ini juga telah berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Usman menyebutkan bahwa biaya sewa kapal untuk memancing telah meningkat hingga mencapai 800 ribu rupiah, yang menyebabkan konflik di antara para pemancing.
Meskipun proyek pembangunan ini mungkin memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tersebut, masyarakat lokal justru merasa kesulitan dan terhambat dalam menjalani kehidupan mereka.
Nelayan lokal yang mencoba mencari nafkah di laut saat ini menghadapi berbagai kendala, seperti penyitaan KTP dan pemeriksaan sepeda motor mereka. Seperti dirinya yang juga peternak ini, untuk mencari pakan untuk ternak juga menjadi lebih sulit di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Serangan.
Usman menekankan pentingnya memastikan bahwa perkembangan daerah tidak merugikan masyarakat lokal, meskipun dia mendukung program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan perkembangan desa. Dia mengungkapkan bahwa sebelumnya dia telah mengusulkan pembuatan akses khusus bagi nelayan.
“Saya pribadi sebelum jalan proyek BTID saya pernah ngusulkan di kantor lurah bikinkan akses khusus untuk nelayan jalan, berapa meter lah kiri kanan pagar sudah,” cetusnya, tetapi kebutuhan ini tidak dipenuhi.
Untuk diketahui bersama, sampak dari proyek BTID ini terasa sangat signifikan bagi masyarakat Serangan, termasuk para nelayan dan peternak.
Mereka berharap ada solusi yang dapat mendukung perkembangan daerah mereka tanpa mengorbankan mata pencaharian mereka dan tanpa merusak kualitas lingkungan.(Tri Prasetiyo)