Balinetizen.com, Buleleng
Sejumlah tenaga medis di RSUD Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng melakukan mogok kerja sejak jam layanan dibuka, pada Senin, (2/10/2023). Lantaran jasa pelayanan belum terbayarkan selama 6 bulan. Mirisnya lagi belum ada kepastian, kapan jasa layanan medisnya dibayar.
Akibat dari mogoknya tenaga medis tersebut, masyarakat yang hendak memeriksakan kesehatan terutama di bagian poliklinik tidak mendaPat layanan, karena layanan tutup.
Atas kondisi tersebut, warga yang membutuhkan pelayanan medis menjadi mengeluh, namun tetap menunggu hingga kondisi normal kembali.
Seperti yang disampaikan salah satu warga yang sedang berobat di RSUD Tangguwisia. Menurutnya sudah datang kerumah sakit sejak pagi hari.
“Namun bagian pelayanan tidak buka. Setelah mencari tahu ternyata petugas rumah sakit sedang mogok,” ujarnya rada kecewa.
Ditemui usai mogok, beberapa staf rumah sakit terlihat ketakutan dan enggan memberikan keterangan.
Saat dikonfirmasi awak media atas aksi mogok karyawan rumah sakit itu, Dirut RSUD Tangguwisia dr Putu Karniasih berdalih bukan mogok, melainkan ada beberapa layanan ditutup. Alasannya terdapat beberapa sebab. Namun demikian, ia mengungkapkan beberapa layanan di Poliklinik memang ada yang ditutup.
“Kalau dikatakan semua bagian Polikilinik mogok itu tidak benar, karena ada beberapa bagian yang masih menerima layanan.” jelasnya.
Dikatakan ada beberapa dokter yang sedang cuti, begitu juga poli mata dokternya baru resign karena mendapat beasiswa untuk pendidikan lagi,” urai dr Karniasih didampingi Kepala Seksi Medis dr Pratita.
Kata dr Karniasih kondisi itu diketahui saat tiba di rumah sakit. Untuk itu dan guna menghindari adanya salah persepsi, pihaknya segera meluruskan kondisi itu kepada para tenaga medis setempat.
“Karena poli tidak memberikan pelayanan, saya panggil semua tenaga medis terutama yang bukan kerja di bidang pelayanan termasuk para dokter. Saya jelaskan hasil audiensi dengan Pemkab Buleleng terkait keterlambatan pembayaran jasa pelayanan,” terangnya.
Dijelaskan juga bahwa jumlah tenaga jasa pelayanan yang masih nyangkut dan belum terbayarkan sebanyak Rp 2 miliar lebih dan itu, meliputi semua karyawan rumah sakit sebanyak 195 orang.
“Keterlambatan pembayaran tersebut terhitung piutang rumah sakit yang permohonan pembayarannya menyesuaikan. Hanya saja kali ini terlambat padahal sudah diusulkan melalui anggaran perubahan APBD.” ucapnya
“Sudah saya usulkan di perubahan semua kekurangan termasuk piutang melalui Dinas Kesehatan lanjut ke TAPD. Sebelumnya lancar saja dan saya tidak harus sampai audiensi ke Pj. Bupati. Dan kenapa kali ini terhambat? Yang bisa menjelaskan ini ya TAPD terlebih saya hanya bawahan Dinas Kesehatan,” ujarnya menambahkan.
Tidak hanya jasa pelayanan, pihaknya juga mengusulkan beban lain yakni pengadaan obat, bahan habis pakai dan lainnya dengan total senilai Rp 7,1 miliar. Anggaran sebesar itu sangat diperlukan rumah sakit bertype D tersebut untuk biaya operasional.
“Karena proses anggaran APBD Perubahan sudah ketok palu dan saat ini kami diberikan informasi sedang di meja gubernur untuk tahap evaluasi, kami berharap usulan itu diakomodasi agar pelayanan di rumah sakit stabil kembali,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan dr Sucipto mengatakan, pihaknya langsung turun ke RSUD Tangguwisia begitu menerima kabar ada kondisi tidak biasa dalam pelayanan di rumah sakit tersebut. Ia menyebut, problem tersebut terjadi akibat adanya misskomunikasi akibat keterlambatan pembayaran Jaspel.
“Sebelumnya sudah diberikan penjelasan seluruh tahapan penganggaran sedang berlangsung termasuk usulan dari pihak Rumah Sakit Tangguwisia. Karena tidak diberikan penjelasan akhirnya terjadi miss komunikasi,” tandas dr Sucipto. GS