Balinetizen.com, Denpasar
Pasangan nomer 2 Prabowo-Gibran dalam berbagai kesempatan kampanye, termasuk acara debat tahap satu dan dua, berkampanye menggebu-gebu, tentang keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam melakukan hilirisasi nikel.
Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan, Jumat 5 Januari 2024, menanggapi kampanye Capres Cawapres Prabowo-Gibran.
Menurut I Gde Sudibya, hilirisasi, dalam studi pembangunan, khususnya dalam pengelolaan pertambangan (natural resources management), proses peningkatan nilai tambah (added value) yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.
Dikatakan, dalam kampanyanye menggebu-gebu Prabowo – Gibran, mencoba meyakinkan publik, program hilirisasi Nikel pemerintahan Jokowi, telah berhasil luar biasa dalam peningkatan nilai ekspor, pendapatan masyarakat terutama di daerah penambangan Nikel dan juga kesempatan kerja yang memberikan kemakmuran rakyat. Janji kampanye yang memberikan “angin surga” bagi calon pemilih.
Pembaca metrobali, lanjut Gde Sudibya, mari Kita simak ulasan ekonom senior Faisal Basri dalam podcast di Abraham Samad Speak Up, sebagai berikut.
Pertama, nilai ekspor Nikel per tahun yang diperkirakan sekitar Rp.500 T, hanya dinikmati oleh pemetintah (pusat dan daerah penghasil nikel), kurang dari 10 persen, karena sekitar 90 persen diterima oleh China dalam bentuk: keuntungan perusahaan, hak paten teknologi, bunga kredit dan transfer pendapatan tenaga kerja China.
Kedua, proyek hilirisasi Nikel ini, dibebaskan dari semua pajak, pajak keuntungan perusahaan (corporate tax) dan juga pajak ekspor. Pemerintah hanya memperoleh “pepesan” kosong dalam perspektif kebijakan fiscal nasional.
Ketiga, pembangunan smelter (pengolahan Nikel) di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara) diperkirakan menciptakan nilai tambah pada pusaran 20 persen, kemudian produk setengah jadi (unfinished product) ini diekspor ke China. Proses penciptaan nilai tambah berikutnya berlangsung di China dan mereka yang menikmati keuntungannya.
Keempat, Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, sebagai lokasi tambang, memperoleh porsi pendapatan yang amat sangat kecil seperti PBB dan pungutan lainnya, yang tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat penambangan Nikel ini.
Dikatakan, fakta penambangan Nikel yang berlangsung di Morowali (Sulawesi Tengah), seakan-akan memberikan konfirmasi analisa ekonomi yang menyatakan, di era Pak Harto, bagian negara dari eksploitasi tambang sekitar 35 persen, di era SBY sekitar 28 persen dan di era Jokowi diperkirakan melorot sampai 6 persen.
“Singkat cerita, kampanye menggebu-gebu paslon 2 Prabowo – Gibran tentang hilirisasi Nikel, bak kata pepatah “jauh panggang dari api”, kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan. (Adi Putra)