Balinetizen.com, DenpasarÂ
Dalam proses rekapitulasi pemilu di Bali, Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, telah mengungkapkan beberapa permasalahan yang mengemuka. Salah satu isu yang mencuat adalah adanya kesalahan dalam penggunaan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), terutama di daerah dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di luar wilayah domisili, seperti di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Menurut Suguna, salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dengan jumlah surat suara yang diberikan. Meskipun perbedaannya tidak signifikan, KPU Kabupaten/Kota diminta untuk merinci kronologis kejadian tersebut guna menemukan sumber masalahnya.
“Ada kebingungan terkait pemberian hak pilih sesuai wilayah domisili dan surat suara sesuai mekanisme DPT. Ini mungkin mengakibatkan kesalahan administrasi yang perlu diperbaiki,” ujar Suguna pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Bali, Jumat 8 Maret 2024.
Selain itu, terdapat juga permasalahan terkait dokumen-dokumen dan penggunaan hak suara di dalam Lapas. Pemilih yang berada di luar domisilinya seharusnya mendapatkan hak suara dan surat suara sesuai mekanisme DPT, namun terjadi variasi dalam praktiknya berdasarkan status mereka.
Meskipun demikian, Ketua Bawaslu juga menyoroti adanya dugaan pencoblosan surat suara di Kabupaten Buleleng serta keberatan saksi terhadap narasi dan redaksi dalam beberapa kasus.
Sementara Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menegaskan bahwa secara prinsip, proses penghitungan suara sudah berjalan tanpa kendala signifikan. Namun, ia mengakui adanya perbedaan dalam perlakuan terhadap DPT di Lapas, yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam jumlah suara.
“Pihak kami siap menghadapi keluhan dari saksi, namun kemungkinan membuka kotak C plano sudah sangat kecil, mengingat prosesnya telah dilakukan sejak tingkat kecamatan,” tambah Lidartawan.(Tri Prasetiyo)