Balinetizen.com, Denpasar
Bangsa ini sedang membuat sejarah, history in making, dalam persimpangan jalan: apakah proses demokrasi konstitusional terselamatkan atau lahir pemerintahan berciri kuat otoritarian dengan legitimasi aturan yang direkayasa -authoritarian legalism-.
Hal itu dikatakan pengamat politik I Gde Sudibya, Kamis 21 Maret 2024, pasca pengumuman resmi hasil Pilpres 2024 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.
Dikatakan, lanskap politik akan sangat diwarnai oleh dinasti politik dari lapisan atas, tengah dan di akar rumput.
” Nepotisme diperkirakan akan merajalela, dengan “anak kandungnya” korupsi komprehensif akan semakin meluas,” katanya.
Menururnya, konsekuensi alamiahnya, sistem meritokrasi (berbasis kompetensi, prestasi dan kinerja) akan mengalami kerusakan, di dunia: politik, birokrasi dan ekonomi bisnis.
“Kondisi yang sangat berbahaya bagi kemampuan saing bangsa di tingkat global. Politik dinasti dengan “vested interest” yang mengitarinya, bisa melanggengkan status quo otoritarian selama 30 tahun, mengambil pengalaman negara seperti di Chile dan banyak negara dunia ketiga,” kata pengamat politik I Gde Sudibya.
Dia berharap, agar mimpi buruk demokrasi ini tidak terjadi, agenda reformasi bisa diselamatkan, ada front perjuangan yang harus dibangun, mendorong terus hak angket DPR sesuai aturan konstitusi dengan hasil optimal.
“Pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi, untuk membangkitkan kembali MK sebagai “avant gaarde” palang penyelamat konstitusi, tidak sebatas “Mahkamah Kalikulator” apalagi sekadar “Mahkamah Keluarga” (yang sangat memalukan itu),” katanya.
Dikatakan, dalam pandangan para akhli filsafat, sejarah telah “mengetuk” pintu Kita, untuk menyelamatkan demokrasi demi cita-cita besarnya dengan perspektif jangka panjang.
“Tidak terjebak ke permainan politik sempit, transaksional, yang membahayakan masa depan demokrasi dan bahkan masa depan bangsa,” Kata Gde Sudibya. (Adi Putra).