Balinetizen.com, Buleleng
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng menerima audiensi dari Aliansi R4 Buleleng, pada Selasa (1/7/2025) di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng.
Audiensi ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi, ST, bersama sejumlah anggota dewan, serta 25 perwakilan pegawai kontrak yang tidak lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan dikategorikan sebagai R4.
Dalam pertemuan tersebut, para pegawai kontrak menyampaikan aspirasi serta rasa kecewa mereka atas hasil seleksi PPPK yang dianggap belum mempertimbangkan masa pengabdian dan kondisi riil di lapangan. Mereka juga menyoroti wacana kebijakan baru terkait pengurangan persentase gaji yang bersumber dari Dana BOS, yang dinilai semakin membebani pegawai kontrak, khususnya tenaga Tata Usaha di sekolah.
“Kami telah bekerja belasan tahun, mengikuti seluruh tahapan seleksi, namun tetap dinyatakan tidak lulus tanpa pertimbangan masa kerja. Formasi yang tersedia pun sudah diisi oleh peserta tahap sebelumnya,” ujar Ketut Sugiana, perwakilan dari Dinas PUPR.
“Dan kami juga berharap masih bisa diperkerjakan di Dinas atau OPD masing-masing di Pemkab Buleleng. Dalam hal ini, dimohon untuk di perjuangkan agar bisa lulus PPPK,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Buleleng Wandira Adi menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan oleh para pegawai kontrak. Dan pihaknya di DPRD Buleleng berkomitmen untuk segera menindaklanjutinya melalui koordinasi lintas sektor.
“Permasalahan ini sudah kami terima dari berbagai pihak. DPRD Buleleng akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait, Bupati Buleleng, dan juga menyampaikan persoalan ini ke Kementerian PAN-RB. Kami ingin ada solusi yang adil dan berpihak kepada pegawai kontrak yang telah mengabdi puluhan tahun,” jelasnya.
Iapun meminta kepada koordinator Aliansi R4 untuk menyerahkan data valid dan terperinci mengenai jumlah pegawai yang termasuk dalam kategori R4, guna menjadi dasar data yang akan dibawa ke pemerintah pusat.
“Kami DPRD Buleleng memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat, termasuk para tenaga kontrak daerah akan diperjuangkan secara maksimal demi keadilan dan keberlanjutan layanan publik di Kabupaten Buleleng,” pungkas Wandira Adi. GS