Ilustrasi
Balinetizen.com, Jakarta
Program populis Presiden Prabowo, seperti: MBG, pendirian 80 ribu Koperasi Desa Merah – Putih, pembangunan Sekolah Rakyat Berasrama bagi kelompok masyarakat miskin. Proyek yang memerlukan pendanaan yang sangat besar, dengan kondisi fiscal yang “cekak”.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Sabtu 19 Juli 2025 menanggapi kebijakan ekonomi presiden Prabowo Subianto.
Dikatakan, perkiraan defisit APBN tahun ini pada tingkat angka minimal Rp.600 T. Kemampuan pemungutan pajak yang terbatas, dengan tax ratio 9 persen. Pembayaran hutang luar negeri ini tahun ini Rp.800 T.
“Dengan saldo hutang hutang pemerintah Rp.10,281 T, jika dibayar dalam kurun waktu 10 tahun, APBN harus menyisihkan dana Rp.1000 T selama 10 tahun ke depan,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, program efisiensi APBN tahun ini, untuk dialihkan ke Program unggulan, telah menekan pertumbuhan ekonomi, menaikkan angka pemutusan hubungan kerja terutama di industri pariwisata.
Menurutnya, kapasitas pemungutan pajak yang terbatas, menurut perkiraan Bank Dunia, ada potensi pendapatan negara sebesar Rp.1,400 T yang belum bisa dipungut.
“Kalau pemerintah kurang hati-hati dalam pengelolaan fiscal, dengan proyek populis yang belum jelas “multiplier effect” nya, menurut sejumlah pengamat, Indonesia punya potensi menjadi negara gagal yang dipicu oleh tekanan fiscal yang tidak bisa lagi dikendalikan. Gagal bayar hutang, yang dampak ekonomi politiknya bisa kemana-mana,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurut dia, perlu ada kebijakan dan upaya penyelamatan keuangan negara, melalui pemberantasan korupsi yang lebih progresif.
“Kasus korupsi besar yang sedang ditangani Kejagung, di sektor: pertambangan, industri sawit, manipulasi ekspor minyak goreng, dengan nilai ratusan triliun rupiah, semestinya diselesaikan secara cepat, diikuti oleh Perpu Pemberantasan Aset para koruptor, sehingga tersimpan dana segar bagi negara untuk menyehatkan APBN yang lagi cekak,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Dikatakan, dengan tindakan yakni pemberantasan korupsi secara radikal, tamsilnya, “sekali mendayung 2 – 3 pulau tercapai”.
“APBN terselamatkan, program populis Presiden Parbowo bisa berjalan lancar, penyakit akut korupsi tertangani dengan baik,” katanya .
Menurut dia, dampaknya luar biasa, lingkungan kekuasaan – birokrasi lebih sehat, iklim investasi diperkirakan jauh membaik, investasi dalam dan luar negeri berdatangan, ekonomi lebih cepat bertumbuh, kecepatan kerja lebih banyak tercipta.
Jurnalis Nyoman Sutiawan