Balinetizen.com, Denpasar
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi di Bali, Selasa (5/8/2025), sebagai langkah konkret memperkuat pengawasan terhadap keberadaan orang asing. Upacara pengukuhan digelar di Pelabuhan Benoa, Denpasar, dan dihadiri sekitar 500 peserta dari unsur Imigrasi, Pemasyarakatan, TNI, Polri, Satpol PP, dan Pecalang.
Pengukuhan ini turut disaksikan Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Kajati Bali, serta para kepala instansi vertikal dan dinas provinsi di Bali.
“Pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memastikan stabilitas dan keamanan di Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama Indonesia,” jelas Agus Andrianto.
Satgas Patroli Imigrasi ini berlandaskan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 66 ayat 2 huruf b, serta Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Pasal 181.
Agus menekankan bahwa kehadiran Satgas ini bertujuan untuk memberikan respon cepat (quick response) terhadap pelanggaran, menekan pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing (WNA), serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat Bali.
Sebanyak 100 personel imigrasi dikerahkan untuk bertugas dalam patroli ini. Setiap petugas akan dibekali rompi pengaman dan kamera tubuh (bodycam). Patroli akan menggunakan motor dan mobil khusus di 10 titik strategis yang tersebar di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar.
Adapun titik-titik patroli meliputi:
Kuta Utara (Canggu)
Seminyak
Kerobokan
Pelabuhan Benoa dan Matahari Terbit
Pecatu (Uluwatu, Bingin)
Pantai Mertasari
Kecamatan Kuta
Gianyar (Ubud)
Nusa Dua
Jimbaran
Plt. Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa patroli dilakukan secara berkala dengan jadwal acak agar tidak mudah diprediksi. Fokus utama tetap pada wilayah yang rawan pelanggaran keimigrasian serta area dengan aktivitas tinggi WNA.
“Dantim dan Petugas Patroli akan berpatroli pada rute yang telah ditentukan, terutama di area rawan pelanggaran keimigrasian atau daerah di mana kegiatan WNA terkonsentrasi,” ujar Yuldi.
Pengukuhan Satgas ini sekaligus memperkuat komitmen Imigrasi yang telah menunjukkan kinerja signifikan. Berdasarkan data Ditjen Imigrasi:
607 kasus deportasi dan 303 pendetensian dilakukan sepanjang November–Desember 2024.
2.669 deportasi dan 2.009 pendetensian terjadi sepanjang Januari–Juli 2025.
62 WNA telah diproses hukum dari November 2024 hingga Juli 2025.
“Ke depannya kami akan terus menggiatkan operasi serupa, baik dalam skala lokal seperti patroli rutin Satgas, maupun skala nasional seperti Operasi Wira Waspada,” pungkas Yuldi.
(jurnalis : Tri Widiyanti)