Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum Partai memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden
Balinetizen.com, Jakarta
Presiden Prabowo dalam pernyataan persnya yang didampingi Ketua MPR, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Parpol lainnya, menyatakan demonstrasi tanggal 25 – 28 Agustus 2025, telah diprovokasi dan ditunggangi oleh kekuatan politik tertentu dengan indikasi makar.
“Arti dari pernyataan ini, sasaran tembak dari penunggangan demonstrasi ini adalah kepemimpinan Presiden Prabowo sendiri. Publik menunggu langkah politik Presiden dalam menangani sirkuit kemelut politik ini, yang sasaran finalnya menjatuhkan Presiden, ” kata Jro Gde Sudibya, pengamat ekonomi politik dan kecenderungan masa depan, Selasa, 2 September 2025 di Jakarta.
Dikataka, dalam kondisi Republik yang kritis ini, kita bisa menyimak kembali landasan filosofis dari pemerintahan berbentuk Republik di era Yunani kuno, dengan merujuk pemikiran filsafat dari Aristoteles.
Menurut filsof ini, basis filosofi dari pemerintahan berbentuk Republik: Common Good (Kebaikan Bersama), Deliberatif (perdebatan, dialog, musyawarah), Retorika (kecerdasan berargumentasi berbasis fakta, intelektualitas dan bahkan dengan rujukan filsafat).
“Dalam kondisi kritis dewasa ini, tantangan dalam mengembangkan kebaikan bersama, adalah melawan segala macam provokasi yang merugikan kepentingan publik, ” katanya.
Menurutnya, perdebatan, dialog, musyawarah terus ditumbuhkan kembangkan, untuk melawan agitasi politik yang sarat: manipulasi, kebohongan, fitnah dan sejenisnya.
Dikatakan, konten komunikasi para pendengung yang sarat toksik/racun harus diwaspadai dan dilawan bersama melalui konter narasi. Kemampuan retorika publik berbasis fakta, kecerdasan dan bahkan rujukan filosofi, untuk melawan proses pembodohan, pendunguan politik dari kekuatan elite yang tidak mau kehilangan privilege dengan merugikan Res – Publica, kepentingan umum.
Dikatakan, ini merupakan “Momenth of truth” bagi Presiden Prabowo untuk mentransformasi politik balas jasa yang sifatnya personal, dengan kepemimpinan otentik Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk menyelamatkan negara dari premanisme politik, sekaligus memberikan kesempatan emas untuk menunaikan janji-janji kampanyenya yang sosialistik, dan terpenting membuktikan secara segera pidato Presiden di hadapan Sidang MPR 15 Agustus 2025, untuk menindak tegas, para jenderal aktif, pensiunan, pemimpin partai yang menjadi beking penambangan liar.
Sebelumnya, dalam konferensi pers Presiden Prabowo Subianto menekankan agar masyarakat tetap tenang dan percaya kepada pemerintah dalam menghadapi dinamika nasional. Kepala Negara menegaskan bahwa semua partai politik, baik yang berada di dalam koalisi maupun di luar pemerintahan, sepakat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Saudara-saudara sekalian, saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang, pemerintah yang saya pimpin, dengan semua partai politik termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/08/2025).
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah menghormati aspirasi murni masyarakat yang disampaikan secara damai. Ia juga menegaskan bahwa setiap tuntutan yang disampaikan dengan baik akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” ucapnya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta DPR untuk membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan berbagai kelompok sipil. Menurutnya, penyampaian aspirasi langsung kepada wakil rakyat akan membantu memperkuat jalur komunikasi politik.
Jurnalis Nyoman Sutiawan