Oleh : Jro Gde Sudibya
Kombinasi dari besaran bencana alam: banjir bandang, rob, kebakaran hutan dengan politik yang super rapuh: kepemimpinan, konsolidasi politik berhadapan dengan ketidak-puasaan publik akibat ketidak-adilan sosial yang melewati ambang batas kesabaran sosial.
Merujuk thesis Indonesianist Ben Anderson, negara bangsa Indonesia adalah imagined society, masyarakat yang dibayangkan, masyarakat yang dianggap, yang berlandaskan kepercayaan trust kepada pemerintah yang mewakili negara, kepercayaan ini berada di titik nadir, kalau tidak mau dikatakan runtuh, akibat korupsi kekuasaan yang massif, korupsi menjadi “budaya” mematikan harapan akan masa depan. Dalam kondisi ini, ada bayang-bayang risiko negara punya potensi mengalami keruntuhan sistemik.
Bencana ekologis di sebagian Sumatra, menghentakkan kesadaran baru yang telah bertumbuh dalam 10 tahun terakhir, eksploitasi terhadap sumber daya alam, meluluhlantakkan alam, hasilnya dikorusi, meminggirkan masyarakat adat dan bahkan bahkan hidup dan masa depannya.
Keperihan sosial yang tidak terpanai, membersitkan bawah sadar pertanyaan apakah negara bangsa ini masih pantas dipertahankan?
Hukum benar-benar tajam ke bawah dan tumpul ke atas, berbarengan hukum dijadikan alat rekayasa sosial untuk melangsungkan kekuasaan dengan melanggar etika dan hukum itu sendiri. Kondisi anomali ini dimanfaatkan oleh mafia peradilan yang melahirkan fenomena akut begitu rendahnya etika moral pada sebagian besar penegak hukum.
Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang menguras sumber daya negara yang besar, dengan produktivitas bagi kepentingan publik yang rendah, perannya tidak menjadi bagian dari solusi dan bahkan menjadi bagian dari persoalan.
Sebuah ironi, negara baca pemerintah dibelanjai dari merusak sumber daya alam, ekspor, cadangan devisa, pendapatan negara sebagian besar berasal dari komoditas primer: Sawit, Batu Bara, Nikel, hasil tambang lainnya. Raison d’etre alasan keberadaan negara dari perspektif pendanaan rapuh dari segi etika dan moralitas publik.
Meritokrasi, berbasis: kompetisi, prestasi dan rekam jejak tergantikan secara banal tanpa malu-malu, dengan mediokrasi, kualitas SDM tanggung, ketidakjelasan rekam jejak, yang merusak sistem kekuasaan dan lingkungan birokrasi, dengan hasil tanggung dan bahkan nir prestasi. Dampaknya, panggung politik dijejali para politikus (petualang) minus negarawan.
Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat: ekonomi politik dan kecenderungan masa depan -trend watcher-.