Rupiah Tembus Angka Rp.17,000 per 1 Dolar AS, Kenapa Nilai Rupiah Begitu Rapuh?

0
568
ilustrasi

Balinetizen.com, Jakarta –

 

Tahun 2025 terjadi penurunan suku bunga acuan pada Bank Sentral AS, berlaku “pakem” jika suku bunga ini turun, investasi jangka pendek di pasar uang global keluar dari AS, nilai dolar AS melemah, nilai mata uang lainnya melemah.

Menurut Jro Gde Sudibya, ekonom, alumni FEUI 1983, pengamat ekonomi, Rabu kemarin, dalam konteks nilai Rupiah, “pakem” ini tidak terjadi.

“Rupiah terus melemah, sedangkan sejumlah mata uang negara Asean sebut saja mata uang Malaysia dan Filipina menguat terhadap dolar AS. Indikasi ada persoalan serius dalam kebijakan fiscal Indonesia sehingga fenomena di atas terjadi,” kata Jro Gde Sudibya.

Menurutnya, ada persoalan serius dalam kebijakan fiscal Indonesia.

a.Hutang luar negeri terus bertambah, diperkirakan tahun 2026 rasio hutang luar negeri PDB mencapai 2,9 persen, hampir mendekati angka 3 persen sesuai ketentuan UU Perbendaharaan Negara.

b.DSR (Debt Service Ratio), perbandingan jumlah utang (Bunga plus angsuran) terhadap pendapatan negara terus menaik, berarti kemampuan pembayaran hutang semakin terbatas. Sepanjang tahun 2015-2024, total pembayaran hutang tumbuh 13,5 persen per tahun, sedangkan pendapatan negara hanya tumbuh 7,3 persen per tahun. Dengan DSR tahun 2024 42,3 persen dari pendapatan negara. M Chatib Basri (Kompas, 14/1).

c.Tingkat kepercayaan investor luar negeri terhadap SHN (Surat Hutang Negara) terus merosot, dalam enam bulan terakhir mereka menjual obligasi pemerintah yang mereka pegang dalam jumlah puluhan triliun rupiah. Sehingga portofolio dana asing pemegang obligasi pemerintah tinggal sekitar 25 persen. Indikasi telak, investor di pasar uang semakin tidak percaya terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah.

Menurut Jro Gde Sudibya, signal ketidak-percayaan ini, tidak direspons oleh pemerintah, proyek yang dinilai boros, seperti: MBG, Kopdes Merah Putih, anggaran pertahanan keamanan dengan pengungkit ekonomi rendah, tetap menjadi prioritas pemerintah.

Baca Juga :  Dorong Peningkatan Konsumsi Ikan Untuk Cegah Stunting

Dikatakan, dari sisi moneter, angka kredit dalam sistem perbankan yang telah disetujui tetapi belum dicairkan, undisbursed loan, sekitar Rp.2,300 T tahun 2024, memberikan indikasi kuat, pembenahan secara struktural di sektor riil harus secara serius dilakukan.

Menurutnya, yang perlu dilakukan secara serius adalah pemberantasan korupsi, pembenahan dalam rezim perizinan untuk memperbaiki kemudahan berusaha -easire to doing business- tidak dilakukan secara serius oleh Kabinet Merah Putih.

Selain itu, katanya pelaku usaha termasuk UMKM menahan investasinya, melakukan investasi dalam bentuk emas, tahun 2025 terjadi kenaikan harga emas 70 persen.

Menurutnya, bagi para pelaku.usaha, dan sejumlah pengamat ada persoalan serius di sektor fiscal dan moneter yang kemudian terpancarkan dalam nilai rupiah yang fragile, punya kecenderungan kuat untuk terus melemah, tetapi pemerintah tidak menganggapnya sebagai persoalan serius.

“Kebijakannya “business as usual” yang membuat persepsi pelaku usaha dalam dan luar negeri termasuk industri perbankan global, membuat persepsi risiko investasi di Indonesia semakin meninggi di tahun 2026. Persepsi ini akan lebih menekan kemungkinan investasi yang kemudian menekan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Dikatakan, penyebab melemahnya nilai rupiah karena pemerintah memilih strategi menggunakan Danantara sebagai lembaga investasi di luar APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Tetapi indikasinya pelaku pasar belum mempercayainya, harga saham BUMN Pemerintah sempat turun 28 persen ketika Danantara mengambil alih pengelolaan saham dari BUMN Bank Pemerintah ini,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, alumni FEUI 1983, pengamat ekonomi.

Jurnalis Nyoman Sutiawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here