Balinetizen.com, Denpasar –
Prediksi yang sangat berlebihan kalau mengasumsikan AS kalah perang – lost the war- melawan Iran. AS punya peluru kendali Hulu ledak nuklir diperkirakan belasan ribu hulu ledak, jauh lebih banyak dari Rusia, NATO, Israel, China dan India.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik dan kecenderungan masa depan, Kamis 5 Maret 2026.
Dikatakan, Hulu ledak nuklir ini ada di sekitar kita, Australia, Filipina, Korea Selatan dan Jepang.
“Semoga saja Trump tidak panik menggunakan otoritas ini, dan membuat dunia binasa,” katanya.
Dikatakan, dampaknya perang terhadap ekonomi global, AS dan Indonesia sangat besar.
Menurut Jro Gede Sudibya, kehancuran yang terjadi di kawasan Negara Teluk: Arab Saudi, UEA, Qatar, Kuwait, Yordania akan berdampak serius terhadap ekonomi AS.
Dikatakan, investasi negara-negara di atas di pasar uang dan modal AS sangat besar, demikian juga di sektor properti. Ekspor AS ke kawasan ini sangat tinggi.
AS adalah lokomotif ekonomi dunia, pembeli terbesar dari pasar komoditas dan industri dunia.
Menurutnya, tekanan terhadap ekonomi AS berdampak langsung terhadap postur ekonomi global. Contoh, ekspor Indonesia sangat tergantung kepada pasar AS di samping Singapura, China dan Jepang.
Menurut Jro Gede Sudibya, selat Hormuz sekarang menjadi titik api -fire spot-, 20 persen pasokan energi global dari negara Teluk memasuki selat ini yang merupakan wilayah Iran.
“Pasokan energi dunia akan tersumbat yang menaikkan harga energi. China sangat tergantung pada pasokan ini, Indonesia tergantung sekitar 19 persen dari impor minyak per hari 1,6 juta barel,” kata Jro Gde Sudibya.
Bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Menurut Jro Gde Sudibya, jika harga minyak naik menjadi 120 dolar AS per barel, sedangkan asumsi harga APBN 2026 70 dolar per barel, diperlukan dana tambahan dana subsidi tahun 2026 Rp.350 T akibatnya APBN 2026 terancam jebol.
Dikatakan, membelanjai dana ini dengan utang, akan semakin sulit, dan atau dengan bunga yang jauh lebih tinggi. Defisit 2026 bisa melampaui 3 persen dari PDB.Presiden punya risiko dimakzulkan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan