Jro Gde Sudibya
Balinetizen.com, Denpasar
Kisruh Perayaan Nyepi, sebaiknya Gubernur Bali Koster Mengundurkan Diri, Belajar dari Kegigihan Anggota Volskraad Mr.Tjokorde Sukawati “Nindihin Gumi” Bali.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004, ekonom, pengamat kebijakan publik dan kecenderungan masa depan, Jumat 13 Maret 2026.
Menurutnya, kisruh keputusan yang membolehkan takbir pada saat hari Nyepi dalam bahasa retorika, menyerahkan “natah”Bali kepada “musuh”, menggambarkan kekalahan “pertempuran”, soal waktu saja akan membuat krama Bali “kalah” dalam “peperangan”.
“Sebuah keputusan politik konyol, sangat bertentangan dengan Dharma pemimpin Bali yang mestinya menjaga, merawat “natah” Bali setiap jengkal dari risiko “infiltrasi”,” katanya.
Dikatakan, melanggar Etika dan Sesana, Dharma Kriya Kepemimpinan Bali, sehingga sebaiknya Gubernur Koster mengundurkan diri, dengan “pengabih”nya Ketua MDA Bali yang merangkap Ketua FKUB Bali.
Dikatakan, secara substansial Perda 4/2019 tentang Desa Adat, telah diruntuhkan oleh keputusan di atas. Bagaimana Desa Adat menjadi kuat jika pimpinan puncaknya tidak mampu mengembangkan kecerdasan,viveka untuk melakukan deteksi dini terhadap setiap potensi risiko yang melemahkan dan “menyerang” Desa Adat.
Menurutnya, jangan ajari krama Bali tentang toleransi, mereka telah paham menjaga hubungan baik dengan “semeton selam”, yang telah mentradisi. Kota Singaraja bisa menjadi contoh toleransi masyarakat Bali dalam membangun toleransi paripurna.
“Sehingga terlalu berbahaya mungkin untuk tujuan “politicking”, menafsirkan secara salah kaprah toleransi krama Bali. Tafsir keliru justru oleh tuan-puan penguasa yang justru ber KTP Hindu,’ katanya.
Dikatakan, pemimpin Bali generasi sekarang bisa belajar dari keberanian, kecerdasan dan kecerdikan anggota Volkraad, semacam anggota DPR di era Pemerintahan Hindia Belanda.
Berdasarkan catatan, sekitar tahun 1935 Partai Katolik memenangkan pemilu di Nederland, memerintahkan Pemerintahan jajahan di Batavia untuk melakukan katolikisasi untuk Bali.
Menurut Jro Gde Sudibya, Mr.Tjokorde Sukawati sebagai anggota volkraad Bali melakukan perlawanan keras dalam Sidang Parlemen di Batavia tahun 1936.
Dikatakan, dalam bahasa Belanda yang fasih, bangsawan dari Puri Ubud ini melakukan perlawanan dengan argumentasi yang meyakinkan, katolikisasi tidak diperlukan oleh masyarakat Bali, karena masyarakatnya sudah punya kebudayaan tinggi dari proses berkeseniannya.
Singkat cerita, Pemerintah Hindia Belanda di Batavia mengirimkan rombongan kesenian Bali berkeliling di Eropa yang dipimpin oleh Mr Tjokorde Sukawati di awal dasa warsa 1940’an.
Massa itu, Media Eropa secara luas memberitakan tentang pertunjukan kesenian yang indah dengan budaya yang mengagumkan di wilayah yang jauh dari Eropa Hindia Belanda.
“Kita sekarang tidak membayangkan jika keputusan politik kekuasaan untuk mengkonversi umat Hindu di Bali, di tengah kehidupan rakyat yang sangat susah, sedang mengalami depresi ekonomi, malaise ekonomi, yang karena beratnya penderitaan sering disebut sebagai zaman meleset,” katanya.
Menurutnya, Bali sekarang dan ke depan memerlukan pemimpin sekaliber Mr.Tjokorde Sukawati, cerdas memutuskan, berani melangkah dan berani melawan arus kekuasaan untuk “nindihin”gumi Bali.
“Bukan sekadar “politisi bansos”, dan atau meraup kemenangan melalui politik transaksional, atau sekadar “pak turut ” dari tuan-puan penguasa di Batavia ekh Jakarta.Dimana masyarakat pemilih secara nasional, dengan pendidikan rata-rata kelas 7, tidak tamat SMP,” kata Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004, ekonom, pengamat kebijakan publik dan kecenderungan masa depan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan