Balinetizen.com, Klungkung
Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Upaya tersebut dilakukan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klungkung yang digelar pada 12 Maret 2026 di Kantor Bupati Klungkung.
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Klungkung I Made Satria dan dihadiri Deputi Direktur Bank Indonesia Bali Muhamad Shiroth. Turut hadir pula Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Klungkung Luh Ketut Ari Citrawati, Kepala BPS Kabupaten Klungkung A.A. Gde Dirga Kardita, unsur Forkopimda, serta perangkat daerah yang tergabung dalam TPID Kabupaten Klungkung.
Dalam arahannya, Bupati Klungkung I Made Satria menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga pangan menjelang HBKN yang biasanya diikuti dengan peningkatan permintaan masyarakat.
Sejumlah langkah strategis disiapkan pemerintah daerah, di antaranya penyelenggaraan pasar murah secara rutin dengan melibatkan pelaku usaha dan distributor, monitoring stok secara intensif untuk mencegah praktik penimbunan serta memastikan kelancaran distribusi barang di pasar, hingga pemberian subsidi atau pembebasan biaya angkut komoditas pangan.
Langkah lain yang juga didorong adalah memperkuat kerja sama antar daerah guna menjamin ketersediaan pasokan serta mengembangkan Kecamatan Banjarangkan sebagai lumbung ketahanan pangan lokal guna mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Deputi Direktur BI Bali Muhamad Shiroth menjelaskan bahwa Kabupaten Klungkung memiliki karakteristik khusus karena tidak termasuk daerah penghitung Indeks Harga Konsumen (IHK). Selain itu, keterbatasan lahan pertanian akibat kondisi geografis membuat daerah ini masih bergantung pada pasokan dari wilayah lain.
“Di sisi lain, disparitas harga juga kerap terjadi di wilayah kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan akibat tingginya biaya logistik serta rantai distribusi yang lebih panjang,” ungkap Muhammad Siroth.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, BI Bali memberikan beberapa rekomendasi strategis, antara lain mengoptimalkan operasi pasar dengan prinsip 3T (tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran), memperkuat kerja sama antar daerah, serta mendorong pembentukan Perumda Pangan atau sinergi dengan Perumda Pangan di wilayah Bali.
Selain itu, BI juga menekankan pentingnya manajemen ekspektasi masyarakat melalui komunikasi publik yang efektif guna menjaga stabilitas harga.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Luh Ketut Ari Citrawati melaporkan bahwa secara umum harga berbagai komoditas di Kabupaten Klungkung masih dalam kondisi terkendali.
Stok beras disebut masih mencukupi dan diperkuat melalui percepatan pasokan dari Perum Bulog dan distributor guna mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang HBKN.
Meski demikian, kenaikan harga terbatas masih terpantau pada komoditas cabai rawit dan daging ayam ras yang dipengaruhi faktor cuaca, dinamika produksi, serta meningkatnya biaya pakan ternak.
Kepala BPS Kabupaten Klungkung A.A. Gde Dirga Kardita menyampaikan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) di daerah tersebut antara lain kondisi cuaca, meningkatnya permintaan dari sektor tertentu, serta kunjungan wisatawan ke objek wisata, terutama di kawasan Nusa Penida.
Dirga juga mengungkapkan bahwa sekitar 20 komoditas dalam keranjang IPH memiliki kontribusi besar, yakni 39,98 persen terhadap konsumsi makanan masyarakat Klungkung. Selain itu, konsumsi makanan olahan yang mencapai 23,87 persen juga perlu mendapat perhatian karena sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan mentah.
Menutup pertemuan tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi daerah.
Sinergi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Klungkung dan Bali yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.(rls)