Balinetizen.com, Denpasar –
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Bali, Senin (11/5/2026), mendadak tegang. Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali, I Made Supartha, tampak naik pitam dan meluapkan kekecewaannya.
​Kemarahan politisi PDI Perjuangan ini dipicu oleh absennya sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pimpinan instansi vertikal dalam rapat penting yang membahas polemik pengelolaan PT Bali Turtle Island Development (BTID).
​Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah pimpinan dinas strategis tidak hadir secara langsung dan hanya mengirimkan perwakilan delegasi. Pejabat yang disorot antara lain:
​Kadis PUPRKIM (Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman).
​Kadis Kelautan dan Perikanan (KKP).
​Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH).
​Kadis DPMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
​Tak hanya dari lingkungan Pemprov Bali, instansi vertikal seperti BKSDA Bali, BPN Bali, dan BWS Bali-Nusa Penida juga turut absen dalam pemanggilan tersebut.
​Made Supartha menegaskan bahwa kehadiran para kepala instansi sangat vital karena mereka memiliki kewenangan penuh untuk mengkaji mekanisme perizinan yang kini menjadi bola panas antara pusat dan daerah.
​”Jangan main-main, itu sudah catatan berapa kali. Nanti kami laporkan ini kepada pimpinan,” tegas Supartha dengan nada tinggi saat memimpin jalannya RDP.
​Menurutnya, Kementerian sebenarnya telah memberikan ruang bagi Pemprov Bali untuk mengkaji lebih dalam terkait permohonan dari PT BTID. Namun, tanpa kehadiran para pengambil kebijakan (Kepala OPD), kajian tersebut menjadi terhambat.
​Lebih jauh, Supartha mempertanyakan integritas para pejabat yang berulang kali mangkir. Ia merasa ada upaya menghindar dari tanggung jawab terkait pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali.
​”Beberapa kali enggak ada tanggung jawabnya ini. Apa mereka itu sudah masuk angin ini?” sindirnya pedas.
​Ia juga mencurahkan isi hatinya terkait tekanan yang diterima anggota dewan. Menurutnya, Pansus TRAP kerap menjadi sasaran perundungan (bully) di media sosial karena vokal menyuarakan dugaan pelanggaran di kawasan tersebut.
​”Kita sudah di-bully di medsos, di media. Kita kerja benar saja di-bully, apalagi kalau tidak benar. Tapi mereka (OPD) malah diam-diam tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)