Balinetizen.com, Buleleng
Dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Distankan), pada Jumat (7/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II Wayan Masdana bersama Anggota Komisi II serta menghadirkan jajaran kedua OPD.
Ketua Komisi II, Wayan Masdana saat melakukan pembahasan bersama Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan apresiasi atas capaian program dan kinerjanya dari Tahun 2026 menuju perencanaan Tahun 2027. Namun demikian, persoalan pengelolaan sampah dinilai masih menjadi perhatian yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Berangkat dari hal tersebut, Komisi II mendorong DLH agar memetakan wilayah kecamatan yang masih menghadapi persoalan sampah, termasuk perkembangan operasional TPS3R di desa-desa. Selain itu, Komisi II juga meminta adanya inovasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sekaligus menekan biaya operasional melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder.
“Penanganan sampah harus menjadi perhatian bersama. Kami di Komisi II siap memberikan dukungan, termasuk dari sisi penganggaran, namun diperlukan pemetaan yang jelas, inovasi yang berkelanjutan serta kolaborasi semua pihak agar persoalan sampah di Kabupaten Buleleng dapat ditangani secara optimal,” ucap tegas Wayan Masdana yang akrab disapa Anox ini
Anggota Komisi II juga memberikan sejumlah masukan, di antaranya percepatan penebangan pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan serta peningkatan sosialisasi pemilahan sampah hingga menyasar langsung ke masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, DLH menjelaskan bahwa pihaknya masih menghadapi keterbatasan sarana di TPA Bengkala yang membutuhkan tambahan alat berat untuk mendukung operasional pengelolaan sampah. Selain itu, dari 59 unit TPS3R yang tersebar di sembilan kecamatan, saat ini sebanyak 40 unit masih aktif, sedangkan 19 unit lainnya belum beroperasi sehingga akan terus dilakukan pembinaan dan optimalisasi.
Pada pembahasan bersama Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Komisi II menekankan agar penyusunan program Tahun Anggaran 2027 tetap berorientasi pada skala prioritas, khususnya program yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat khusnya petani, peternak dan nelayan. Komisi II juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Distankan dalam mendukung peningkatan produksi pertanian dan penguatan ketahanan pangan daerah.
Selain itu, Komisi II turut memberikan masukan terkait pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH), penguatan pencegahan rabies, optimalisasi pemanfaatan lahan sawah produktif, serta pentingnya regenerasi petani sebagai upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Buleleng.
Menanggapi masukan tersebut, Distankan memaparkan salah satu inovasi yang tengah dipersiapkan, yakni pembangunan pasar lelang digital berbasis marketplace yang mempertemukan petani dan nelayan dengan calon pembeli secara langsung. Inovasi ini diharapkan mampu memperluas akses pasar, meningkatkan nilai jual hasil produksi, sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Distankan juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah saluran irigasi yang mengalami kekeringan karena air terserap sebelum mencapai lahan pertanian, sehingga menjadi salah satu fokus penanganan pada tahun mendatang.
Selanjutnya, hasil dari Rapat Dengar Pendapat Komisi II bersama OPD mitra kerja akan dilanjutkan pembahasanyan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng guna melakukan sinkronisasi dan pendalaman terhadap prioritas program serta alokasi anggaran, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang selaras dengan arah pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah sebelum memasuki tahapan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng. GS