KPU Bali Gelar Bimtek PAW Anggota Dewan Di KPU Buleleng, Nara Sumber KPU RI

0
188

 

Balinetizen.com, Buleleng

KPU Provinsi Bali dalam memperkuat pemahaman dan menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD melalui Bimbingan Teknis Tata Cara dan Mekanisme PAW Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2026, di Ruang Rapat KPU Kabupaten Buleleng pada Jumat (7/8/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman serta memastikan proses PAW dapat berjalan secara cermat, tertib administrasi, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat kesamaan pemahaman antar pemangku kepentingan menjadi penting, agar setiap proses PAW dapat dilaksanakan secara tepat dan memberikan kepastian hukum.

Bimbingan teknis dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali dengan menghadirkan Anggota KPU Republik Indonesia, Idham Holik, sebagai narasumber. Dan turut hadir pula Sekretaris DPRD Provinsi Bali, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali, pimpinan partai politik tingkat Provinsi Bali, serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan se-Bali.

Sebagai pemandu jalannya bimbingan teknis yakni anggota KPU Provinsi Bali Divisi Teknis Penyelenggaraan, Luh Putu Sri Widyastini.

Dalam pemaparannya, anggota KPU RI Idham Holik menyampaikan sejumlah arahan terkait tata kelola kepemiluan dan kepartaian, termasuk pentingnya pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Partai politik didorong untuk secara proaktif melakukan pemutakhiran data dan tidak menganggap data keanggotaan bersifat tetap. KPU Kabupaten/Kota juga diharapkan terus membangun komunikasi dengan partai politik agar data kepengurusan dan keanggotaan yang tercatat dalam Sipol tetap akurat dan mutakhir.

Dalam konteks PAW Anggota DPRD, bimbingan teknis menekankan pentingnya ketelitian dalam pemeriksaan dokumen, pemenuhan persyaratan calon pengganti sesuai ketentuan, serta koordinasi yang efektif antara KPU, DPRD, pemerintah daerah, dan partai politik.

Baca Juga :  Panglima TNI Tinjau Pengamanan di Gereja Katedral Jakarta

Pelaksanaan PAW saat ini berpedoman antara lain pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menutup kegiatan, Luh Putu Sri Widyastini menegaskan bahwa PAW merupakan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, komunikasi dan koordinasi yang baik antarpihak menjadi salah satu kunci agar setiap proses PAW dapat dilaksanakan secara tepat, tertib, dan berkepastian hukum.

Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Bali berharap jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Bali semakin memiliki pemahaman yang seragam dan mampu menangani setiap proses PAW secara profesional, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. GS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here