Balinetizen.com, Jakarta
Nyaris prahara di Bank Mandiri, akibat Bank ini memblokir rekening Mas Botok aktivis dari AMPB (Aliansi Masyarakat Pati Bersatu) yang menggerakkan Masyarakat Pati demo ke DPR dengan tuntutan tegas: Sahkan UU Perampasan Aset, Hukum Mati Para Koruptor.
Hal itu dikatakan, Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Sabtu 29 Agustus 2026.
Dikatakan, pemblokiran rekening Bank yang gegabah, melanggar aturan hukum perbankan, nyaris menggerus kepercayaan TRUST nasabah terhadap Bank ini.
” Tindakan gegabah yang “diperintahkan” penegak hukum ini nyaris membuat Bank Mandiri “babak belur”,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, Himbara, Himpunan Bank Pemerintah telah “babak belur” dari kebijakan fiscal dan moneter pemerintah yang “sembrono”.
Buktinya, menurut Jro Gde Sudibya, bahwa dengan pengalihan kepemilikan saham Bank Himbara ke Danantara, bagian dari semua aset BUMN yang dikelola Danantara sebesar Rp.16 500 T, nilai saham Bank Himbara sempat “nyungsep” 28 persen, berarti Bank rugi besar demikian juga nasabah yang membeli saham bank ini.
Bukti lainnya, lanjut Jro Gde Sudibya, “Kewajiban” bank ini membeli obligasi pemerintah untuk mendanai defisit APBN dengan nilai puluhan triliun rupiah membuat dana dalam sistem perbankan teralihkan
Menurut Jro Gde Sudibya, dana tersebut semestinya untuk pendanaan perekonomian nasional terutama UMKM, yang membuat peran Bank Pemerintah sebagai agen pembangunan -agenda of devolopment” tertekan, yang membuat “opportunity cost” dari perspektif peningkatan kesejahteraan publik menjadi tinggi.
“Memang keuntungan Bank naik, bunga obligasi pemerintah 6,5 persen per tahun, sedangkan biaya penghimpunan dana “cost of fund” sekitar 4 persen,” katanya.
Dikatakan, saat ini lahir “jokes” di kalangan perbankan, dengan”tidur-tiduran” Direksi dan Komisaris Himbara dapat tantiem per tahun bisa mencapai belasan milyar rupiah.
Menurut Jro Gde Sudibya, dengan penempatan dana pemerintah yang sebelumnya disimpan di BI berupa Sisa Anggaran Pembangunan, dana “stand by” pemerintah untuk keperluan mendadak, sekitar Rp.200 T yang sewaktu-waktu ditarik pemerintah, membuat Bank Himbara sering kalang kabut dalam mengelola likuiditasnya yang berdampak terhadap perencanaan kredit dalam sistem perbankan terutama bagi pelaku UMKM.
Dikatakan, pemberian kredit Rp.240 T kepada PT Agrinas untuk modal kerja Kopdes Merah Putih yang tingkat kelayakan kreditnya rendah dan bahkan dengan risiko tinggi rugi, menekan likuiditas Himbara dan juga tingkat keuntungannya.
“Tindakan “sembrono” dalam kebijakan fiscal dan moneter pemerintah, membuat Bank Himbara tertekan dalam kegiatan operasional yang punya potensi menekan perekonomian nasional, terutama dalam pengembangan ekonomi kelompok usaha UMKM yang jumlahnya puluhan juta unit usaha,” kata
Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan