Balinetizen.com, Denpasar
Sejumlah tanaman mangrove di kawasan Hutan Mangrove Pedungan, Kota Denpasar, ditemukan mati setelah terjadi kebocoran pipa penyalur bahan bakar minyak (BBM) milik PT Pertamina Patra Niaga. Persoalan tersebut kini memasuki tahap pemulihan ekosistem dengan tuntutan agar restorasi dilakukan secara nyata, terukur, dan hingga tuntas.
Kawasan mangrove yang terdampak berada di sebelah barat Tol Bali Mandara. Dalam penanganan kasus tersebut, PT Pertamina Patra Niaga telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali serta menyatakan komitmennya untuk bertanggung jawab melalui perbaikan dan restorasi ekosistem di kawasan terdampak.
Komitmen tersebut mendapat respons positif dari I GNA. Agus Norman Sasono, perwakilan aktivis/ lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang lingkungan hidup. Ia menyambut baik permohonan maaf sekaligus komitmen Pertamina untuk memulihkan ekosistem mangrove yang terdampak.
Agus menyatakan siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal proses pemulihan hingga tanaman mangrove yang terdampak benar-benar kembali pulih.
“Kami siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal proses pemulihan tanaman mangrove tersebut sampai tuntas,” ujar Agus, Senin (7/9/2026).
Menurut Agus, persoalan kerusakan mangrove tidak dapat hanya dilihat sebagai kerusakan pada suatu kawasan. Mangrove merupakan ekosistem yang memiliki fungsi ekologis, biologis, dan hayati, sekaligus berkaitan erat dengan perlindungan lingkungan serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Karena itu, ketika ekosistem mangrove mengalami pencemaran atau kerusakan, dampaknya berpotensi meluas dan menimbulkan efek domino terhadap ruang hidup masyarakat dalam jangka panjang.
“Keselamatan ekosistem mangrove bukan hanya sekadar isu untuk melindungi suatu kawasan, melainkan sebagai salah satu pilar utama yang menopang berbagai aspek kehidupan manusia,” ujarnya.
Agus menilai pemulihan fungsi ekologis kawasan terdampak harus segera dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur. Langkah tersebut dinilai penting agar ekosistem mangrove dapat kembali menjalankan fungsi ekologisnya sebagaimana mestinya.
Sementara itu, perwakilan penasihat hukum pelapor yang tergabung dalam Tim Hukum RAN (Relawan Advokasi Nusantara), Putu Ari Sagita, S.H., M.H. dan Wishwanata Adi Darma, S.H., M.H., menilai penanganan persoalan lingkungan tidak semestinya hanya berfokus pada aspek penegakan hukum.
Menurut mereka, prioritas utama dalam sengketa lingkungan harus diarahkan pada tindakan nyata berupa restorasi serta pertanggungjawaban pemulihan ekosistem secara utuh.
“Prioritas utama dalam sengketa lingkungan harus digeser pada tindakan nyata restorasi dan pertanggungjawaban pemulihan ekosistem secara utuh,” demikian sikap Tim Hukum RAN.
Tim Hukum RAN juga menilai perlu adanya perubahan paradigma dalam penegakan hukum lingkungan dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan lingkungan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga memastikan kerusakan yang terjadi mendapatkan penanganan dan pemulihan secara bertanggung jawab.
“Komitmen pemulihan yang telah dinyatakan oleh PT Pertamina Patra Niaga wajib dijalankan dengan prinsip kehati-hatian serta penuh tanggung jawab, demi mengembalikan fungsi ekosistem sebagaimana mestinya,” tegas mereka.
Kini perhatian utama diarahkan pada pelaksanaan restorasi ekosistem mangrove di kawasan Pedungan. Komitmen pemulihan diharapkan tidak berhenti pada pernyataan, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Pemulihan tersebut juga diharapkan mampu memastikan tanaman mangrove yang terdampak dapat kembali tumbuh serta fungsi ekologis kawasan dapat dipulihkan secara optimal. (Ist)