Balinetizen.com, Jakarta
Kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam persidangan kasus dugaan ijazah palsu yang diwarnai pengerahan massa pendukung hingga ekspresi emosional dinilai perlu dibaca secara kritis.
Jangan sampai panggung persidangan berubah menjadi panggung pencitraan politik untuk membangun opini seolah-olah Jokowi merupakan pihak yang paling terzalimi.
Pernyataan tersebut disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan.
Menurut Iwan, aksi massa, ekspresi hingga tangisan yang menyertai kehadiran Jokowi di persidangan berpotensi mengaburkan substansi hukum yang seharusnya menjadi fokus utama persidangan.
“Persidangan harus tetap pada koridor hukum, bukan menjadi panggung untuk membangun simpati publik,” ujarnya.
Iwan juga menilai ada persoalan yang jauh lebih serius dan mendesak untuk menjadi perhatian publik saat ini. Ia menyoroti polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta dugaan upaya makar yang belakangan menjadi perbincangan nasional.
Menurutnya, isu terkait keamanan presiden dan stabilitas negara tersebut seharusnya mendapat atensi lebih besar dibandingkan dinamika emosional dalam persidangan kasus ijazah.
“Publik perlu diajak melihat persoalan yang lebih fundamental terkait keamanan negara dan institusi kepresidenan,” tegas Iwan.
Ia meminta semua pihak untuk tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak menjadikan persidangan sebagai alat untuk menggiring opini publik.
Hingga berita ini diturunkan, proses persidangan kasus dugaan ijazah palsu masih terus bergulir di pengadilan. (RED-BN)

