Balinetizen.com, Jakarta
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin memastikan penyidik akan menelusuri tuntas sosok yang diduga menjadi pemberi perintah dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Semua akan kita telusuri,” tegas Komjen Asep Safrudin kepada wartawan, Sabtu (7/11/2026).
Pernyataan tegas tersebut menjawab langkah Polri yang telah membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk mengusut kasus yang menghebohkan publik tersebut. Timsus ini dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, pembentukan tim khusus ini merupakan bentuk komitmen dan respons proaktif Kapolri dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.
“Bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai isu dan perkembangannya terkait dengan informasi yang menjadi perhatian publik,” ujar Trunoyudo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).
Trunoyudo menambahkan, tim khusus membutuhkan waktu untuk melakukan pendalaman melalui sejumlah tahapan secara cermat, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil kerja tim akan disampaikan ke publik secara transparan dan akuntabel.
Empat Pati Jadi Tersangka
Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara ini. Keempatnya adalah:
1. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP)
2. Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH)
3. Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN)
4. Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU)
Tiga tersangka yakni LSP, EH, dan ASN kini ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara tersangka SU tidak ditahan karena alasan kesehatan pasca-stroke.
Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan peran SU sebagai dewan pembina MC Bareskrim Polri, yang pernah menjabat sebagai Kabag Monitoring Bareskrim periode 2010-2019.
Para tersangka dipersangkakan dengan pasal berlapis, di antaranya Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) UU KUHP juncto UU ITE Pasal 32 ayat (1), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Tim Redaksi Metro Bali