Balinetizen.com, Denpasar
Angka nominal Rancangan APBN (RAPBN) 2027 sebesar Rp4.106,27 Triliun dinilai bisa kurang bermakna dan sekadar menjadi “omon-omon” jika kebijakan fiskal tidak dijalankan secara hati-hati (prudent). Peringatan keras ini disampaikan ekonom dan pengamat ekonomi Bali, Jro Gde Sudibya.
Menurut Jro Gde Sudibya, kondisi APBN saat ini sangat mengkhawatirkan. Kas negara cekak, sementara beban utang dan pembiayaan program populis terus membengkak.
“APBN menakutkan, kas kosong. Sekarang semua warga negara di manapun berada sekecil apapun usahanya dikejar petugas pajak. Padahal daya beli sangat lemah. Investasi usaha ongkos perizinannya mahal dan lama. Kalau nilai tukar rupiah terhadap dolar sampai Rp21.000, negara bisa chaos,” ujarnya kepada Metro Bali, Sabtu (8/11/2026).
Jro Gde menyoroti beberapa program yang dinilai boros dan berisiko:
Program MBG dan Kopdes Merah Putih:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 menyerap Rp280 Triliun. Sementara Kopdes Merah Putih dinilai boros dan sarat dugaan korupsi, menyerap dana besar antara lain 58 persen dana desa setara Rp35 Triliun dan kredit dari Bank Himbara Rp240 Triliun dengan jaminan dana desa untuk 6 tahun anggaran ke depan.
Subsidi BBM dan Utang:
Subsidi BBM tahun 2026 sangat besar Rp900,5 Triliun. Diperkirakan pemerintah akan menunggak ke Pertamina Rp400 Triliun di akhir tahun ini dengan risiko krisis BBM. Hal ini juga diulas Majalah Tempo edisi 2-8 November 2026.
“Pembayaran utang luar negeri tahun ini Rp800 Triliun, penarikan utang baru Rp870 Triliun. Manajemen utang tutup lubang gali lubang dengan besaran utang yang semakin membesar,” tegasnya.
Pasar Modal dan Rupiah Tertekan:
BEJ disebut kacau balau. Salah satu sorotan adalah transaksi taipan tambang yang dapat membeli perusahaan tambang batu bara terbesar 30 persen dengan harga diskon 80 persen dan memperoleh keuntungan di atas kertas (accounting profit) sebesar Rp20 Triliun dalam 2 hari. Pengusaha tersebut mendapat kredit dari Bank Mandiri Rp5 Triliun, yang menerbitkan obligasi di Singapura dengan bunga tinggi 7,6 persen, padahal bunga pasar Singapura sekitar 6 persen.
“BEJ mengalami krisis kepercayaan yang semakin dalam, capital outflow semakin deras, nilai rupiah semakin tertekan. KKSK (Menkeu, Gubernur BI, Ketua OJK, Ketua LPS) semakin kewalahan mengerem turunnya rupiah. Terjadi buah simalakama, suku bunga acuan BI naik untuk mengerem rupiah, pengusaha terutama UMKM menjerit karena bunga kredit naik, yang sudah mengganggu produksi, distribusi dan penjualan,” paparnya.
Jro Gde menyimpulkan, ekonomi Indonesia memasuki masa sulit yang lebih pelik dari krisis keuangan 1998. Risiko ekonomi politiknya pun lebih berat.
“Memprihatinkan,” tutupnya.
Tim Redaksi Metro Bali