Balinetizen.com, Denpasar –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali resmi mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif tentang Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan.
Langkah strategis ini diambil untuk mengikis ketimpangan jaminan sosial dan memperluas jangkauan perlindungan bagi pekerja rentan serta Bukan Penerima Upah (BPU) di seluruh wilayah Bali.
​Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, menegaskan bahwa regulasi khusus ini sangat mendesak. Sektor informal seperti buruh, petani, nelayan, tukang panggul, hingga tukang suun memiliki risiko kerja tinggi dan ketidakpastian ekonomi saat memasuki usia lanjut, namun selama ini perlindungan sosialnya belum sebanding dengan jaminan kesehatan.
​Berdasarkan evaluasi DPRD Bali, terdapat sejumlah pertimbangan utama yang mendasari pentingnya penetapan payung hukum daerah ini, antara lain :
– Cakupan Kepesertaan Masih Rendah:
Data menunjukkan baru sekitar 48% dari total pekerja di Bali yang terdaftar aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
– Perlindungan Pekerja Rentan:
Mengakomodasi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5.
– Jaminan Masa Depan:
Mencegah lansia dari kelompok pekerja informal terlantar atau bergantung pada panti jompo akibat tidak memiliki tabungan masa tua.
​”Melihat data baru sekitar 48% pekerja terdaftar, dan kita memiliki banyak tenaga kerja rentan bukan penerima upah, satu-satunya jalan untuk melindungi mereka adalah melalui Perda yang harus kita miliki,” ujar Suwirta di Denpasar.
Bali saat ini sedang berproses menyusun regulasi ketenagakerjaan yang secara spesifik mengatur integrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Suwirta menuturkan, sejauh ini baru Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah memiliki Perda khusus terkait perlindungan sosial ketenagakerjaan tersebut.
Dalam draf awal usulan, fokus utama jaminan sosial yang dirancang mencakup:
1. ​Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. ​Jaminan Kematian (JKM)
3. ​Jaminan Hari Tua (JHT)
Iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor ini berkisar antara Rp16.000 hingga Rp19.000 per orang. Besaran nilai tersebut dinilai sangat memungkinkan untuk didukung melalui intervensi anggaran pemerintah daerah maupun skema kemitraan pemberi kerja.
Setelah menyerap masukan teknis dari BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IV DPRD Bali akan melaporkan hasil kajian awal kepada Ketua DPRD Bali sebelum resmi mengusulkan Perda Inisiatif Dewan.
Mengenai potensi penerapan sanksi bagi perusahaan atau pemberi kerja yang lalai mendaftarkan pekerjanya, mantan Bupati Klungkung dua periode tersebut menjelaskan bahwa hal itu masih dalam tahap pengkajian hukum.
“Semua Perda pasti mengatur sanksi. Namun kita harus mempelajari terlebih dahulu Perda di daerah lain serta menyesuaikannya dengan regulasi di atasnya. Perda ini masih dalam tahap usulan dan pengkajian urgensi,” pungkas politikus PDI Perjuangan tersebut.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)

