Balinetizen.com, Jakarta –
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus independen dan lintas lembaga untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh.
Bamsoet mengingatkan bahwa perkara penyadapan terhadap Presiden tidak dapat dipandang sebatas pelanggaran siber konvensional.
“Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan lingkaran inti pemerintahan hingga dugaan makar, apabila terbukti melalui penyidikan yang sah, bukan sekadar tindak pidana teknologi informasi dan operasi terencana untuk melumpuhkan kewibawaan Presiden (makar). Ini adalah serangan terhadap jantung pengambilan keputusan negara,” ujar Bamsoet kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Mantan Ketua MPR RI tersebut meminta negara segera mengonsolidasikan seluruh instrumen keamanan dan penegak hukum.
“Negara harus segera membentuk satuan tugas khusus yang independen dan lintas lembaga, melibatkan unsur penegak hukum yang berintegritas, BSSN, PPATK, Komdigi, intelijen negara, serta ahli forensik digital independen,” tegasnya.
Ia menegaskan satgas terpadu ini tidak boleh bekerja tanpa arah dan target penyelesaian yang pasti.
“Tim ini harus bekerja dengan mandat yang jelas, tenggat waktu yang tegas, dan pelaporan yang terukur kepada Presiden serta publik tanpa membuka materi yang membahayakan keamanan nasional,” ucapnya.
Menurut Bamsoet, satgas harus memiliki kewenangan penuh menyisir seluruh jejaring operasi ilegal, mulai dari operator perangkat, penyedia akses, perantara, hingga dalang utama.
“Karena itu, jika dugaan tersebut terbukti, penyidikan harus diarahkan untuk membongkar rantai kejahatan dari hulu sampai hilir,” katanya.
Dalam proses pembuktiannya, ia meminta penyidik memadukan audit teknologi dengan penelusuran aliran dana.
“Pendekatannya harus sederhana tetapi keras, ikuti data, ikuti uang, ikuti manfaatnya,” kata Bamsoet.
*Kawal 7 Langkah Konkret*
Satgas lintas lembaga tersebut juga didorong mengawal tujuh langkah konkret secara simultan, mencakup audit total sistem digital Presiden, isolasi bukti data, pelacakan rekening dan aset, penguatan enkripsi berlapis, penataan regulasi penyadapan institusi, hingga penuntutan sanksi pidana dan perampasan aset secara maksimal.
Bamsoet menegaskan kerahasiaan komunikasi Presiden menyangkut kebijakan strategis seperti perpajakan, tata kelola sumber daya alam, devisa, serta arah penegakan hukum.
Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pada Senin (9/11/2026) menyampaikan pemerintah tidak akan membentuk satgas baru dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara dugaan penyadapan tersebut kepada Bareskrim Polri agar penegakan hukum bebas intervensi politik. Polri sendiri telah menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH.
Tim Redaksi Metro Bali