Penulis: Herru Prasetyo
Ada satu fenomena menarik dalam dinamika politik kita. Setiap kali muncul kasus sensitif, baik yang berskala kecil maupun besar, nama Joko Widodo (Jokowi) hampir selalu ikut terseret. Terlebih jika pihak yang tersangkut perkara merupakan mantan orang dekat atau pernah menjadi bawahannya, baik pejabat, menteri, maupun pihak lain yang dahulu berada dalam lingkaran kekuasaannya.
Mulai dari berbagai kasus korupsi hingga yang terbaru, kasus penyadapan yang menyeret tersangka LSP dan sejumlah pihak lainnya, tudingan keterlibatan Jokowi kembali bermunculan. Seolah-olah, tanpa perlu menunggu hasil penyelidikan dan pembuktian, sudah ada kesimpulan bahwa Jokowi berada di balik perkara tersebut.
Inilah yang patut kita renungkan. Mengapa sebagian masyarakat begitu mudah menjatuhkan vonis berdasarkan rasa suka atau tidak suka, bahkan kebencian, sebelum fakta hukum benar-benar terungkap?
Dalam negara hukum, tuduhan semestinya tidak dibangun di atas prasangka. Seseorang tidak bisa dinyatakan terlibat hanya karena memiliki hubungan masa lalu dengan pihak yang sedang berperkara. Kedekatan, hubungan politik, atau riwayat jabatan bukanlah bukti keterlibatan.
Jokowi memang memiliki karakter yang relatif tenang. Berkali-kali menjadi sasaran kritik, sindiran, bahkan hinaan dengan kata-kata yang sangat keras, ia jarang membalas dengan bahasa serupa. Sikapnya yang cenderung diam dan tidak reaktif ini mungkin justru membuat sebagian orang merasa leluasa melontarkan tuduhan.
Berbeda dengan gambaran kepemimpinan pada era Presiden Soeharto. Pada masa itu, tidak banyak orang berani secara terbuka mengaitkan Soeharto dengan persoalan yang menimpa bawahannya. Bukan semata-mata karena tidak ada persoalan, melainkan juga karena kuatnya kekuasaan dan iklim politik saat itu. Konsekuensi menyampaikan tuduhan secara terbuka bisa sangat besar.
Perbandingan ini tentu bukan untuk mengagungkan satu sosok atau merendahkan sosok lainnya. Namun, ada satu hal yang menarik: keberanian seseorang dalam melontarkan tuduhan sering kali dipengaruhi oleh persepsinya terhadap figur yang menjadi sasaran.
Jokowi bukan sosok yang dikenal gemar membalas serangan dengan serangan. Ia juga tidak selalu menunjukkan kemarahan ketika namanya diseret ke dalam berbagai polemik. Namun, apakah sikap tenang itu lantas boleh dimaknai sebagai kelemahan? Tentu tidak.
Kita juga perlu mengingat bahwa tuduhan terhadap Jokowi bukan kali ini saja muncul. Dalam berbagai perkara yang melibatkan orang lain, namanya berulang kali dikaitkan. Bahkan, pernah muncul tudingan besar mengenai dugaan korupsi yang diberitakan media asing dan kemudian dipersoalkan kebenarannya. Setiap tuduhan semestinya diuji melalui fakta dan proses verifikasi, bukan langsung dipercaya atau ditolak hanya karena siapa yang menjadi sasaran.
Persoalannya, sebagian masyarakat tampaknya lebih mudah percaya pada narasi yang sesuai dengan sentimen politiknya. Jika sejak awal tidak menyukai seseorang, apa pun yang terjadi akan mudah dihubungkan dengan sosok tersebut. Sebaliknya, ketika menyangkut tokoh yang disukai, kesalahan atau persoalan yang muncul sering kali dianggap tidak ada hubungannya.
Inilah wajah lain dari polarisasi politik yang belum sepenuhnya selesai. Kita terkadang lebih sibuk mencari siapa yang harus disalahkan daripada berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Prasangka mendahului fakta, kebencian mengalahkan nalar, dan opini berubah menjadi vonis.
Kini, kasus penyadapan kembali menjadi ujian bagi kedewasaan kita dalam menyikapi persoalan hukum dan politik. Karena ada pihak yang pernah berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi, sebagian orang langsung menarik kesimpulan bahwa mantan presiden tersebut pasti mengetahui atau bahkan terlibat.
Padahal, hubungan masa lalu tidak otomatis membuktikan adanya keterlibatan. Jika memang terdapat bukti, silakan dibuka dan diuji melalui mekanisme hukum. Namun, jika belum ada, sebaiknya jangan membangun kesimpulan hanya berdasarkan asumsi.
Ketika ditanya wartawan mengenai namanya yang kembali dikaitkan dengan kasus tersebut, Jokowi menjawab dengan nada tenang. Kurang lebih ia mengatakan bahwa apa pun yang terjadi selalu dikaitkan dengan dirinya. Bahkan, dengan nada bercanda, ia mengibaratkan ada tikus yang menabrak pintu, tetapi Jokowi yang disalahkan. Ia juga menegaskan tidak terlibat dalam kasus tersebut.
Jawaban itu mungkin terdengar sederhana. Namun, di baliknya ada gambaran tentang bagaimana seorang mantan presiden menghadapi tudingan yang berulang kali dialamatkan kepadanya.
Pada akhirnya, publik perlu belajar membedakan kritik, dugaan, dan fakta. Mengkritik seorang mantan presiden adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Meminta pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakan masa lalu juga merupakan bagian dari kontrol publik. Tetapi menuduh tanpa bukti adalah persoalan yang berbeda.
Kita tentu berharap Jokowi memang tidak memiliki keterkaitan dengan kasus penyadapan tersebut. Jika tidak terlibat, biarlah fakta dan proses hukum yang membuktikannya. Jika ada pihak yang memiliki bukti sebaliknya, sampaikan melalui jalur yang semestinya.
Sebab, keadilan tidak boleh ditentukan oleh kebencian, sebagaimana kebenaran tidak seharusnya dikalahkan oleh sentimen politik.
Semoga hukum tetap berdiri di atas fakta, bukan prasangka. Dan semoga Tuhan senantiasa melindungi orang-orang yang berada di jalan kebenaran.