Penyertaan Modal Rp 46 Miliar ke BPD Bali dan Jamkrida Disorot, DPRD Karangasem Bedah Dampak ke Keuangan Daerah

0
106

Ket foto :  Suasana rapat Gabungan Komisi DPRD Karangasem terkait Perda Penyertaan Modal Ke BPD Bali dan PT Jamkrida, Selasa (10/11). Foto hitam putih koran asli, siap pakai Bos.

 

Balinetizen.com, Karangasem

Rencana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada Bank BPD Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara untuk tahun anggaran 2027 mendapat sorotan serius dari DPRD Karangasem.

Bukan sekadar besaran modal yang akan disuntikkan, dewan juga mempertanyakan dampaknya terhadap kemampuan keuangan daerah, kontribusi dividen, hingga transparansi mekanisme kepemilikan saham di BPD Bali.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat gabungan komisi di DPRD Karangasem yang dipimpin Ketua DPRD I Wayan Suastika, didampingi Wakil Ketua I Wayan Sunartha, Selasa (11/11/2026).

Anggota DPRD Karangasem, I Wayan Sunarta, mengingatkan agar kebijakan penyertaan modal tidak justru membebani keuangan daerah. Menurutnya, perlu ada pengaturan yang lebih proporsional agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga.

“Setiap daerah, termasuk Karangasem, memiliki pertimbangan masing-masing. Jangan sampai hanya karena patuh terus menyertakan modal, sementara kemampuan keuangannya terbatas. Ini perlu batasan penyertaan modal agar tidak memberatkan,” tegas Sunarta.

Ia juga menyinggung persoalan dividen BPD Bali yang selama ini dirasakan belum maksimal di tengah ketatnya keuangan daerah. Ia mempertanyakan transparansi pembagian dividen tersebut.

“Saya khawatirkan kalau patuh terus menyertakan modal tapi kemampuan keuangan terbatas. Sementara itu, Sekda Karangasem I Ketut Sedana Merta menjelaskan, kontribusi dividen yang diterima daerah perlu dilihat berdasarkan komposisi kepemilikan saham. Karangasem disebut memperoleh dividen sekitar Rp13 miliar lebih dari total Rp46 miliar lebih, dengan persentase sekitar 29,8 persen,” ujar Sunarta.

“Secara prinsip, dividen yang diterima Karangasem sekitar Rp13 miliar lebih dari total Rp46 miliar lebih. Persentasenya kurang lebih 29,8 persen,” jelas Sedana Merta.

Baca Juga :  Buang Sampah Tidak Sesuai Jadwal, Pemkab Siapkan Sanksi Tegas

Sorotan lebih tajam disampaikan Anggota DPRD lainnya. Menurut Sudanta, mekanisme tersebut harus diperjelas agar struktur kepemilikan saham BPD Bali dibedah secara terbuka, terutama menyangkut mekanisme jual beli saham antarpemegang saham.

“Ini penting dibedah, BPD Bali terus menjadi saham, tetapi bukan kepada pemilik saham. Kalau Badung memiliki saham Karangasem, semestinya pembeliannya dilakukan kepada Karangasem sebagai pemilik saham, bukan kepada BPD Bali,” sorotnya.

Sementara itu, anggota dewan lainnya, Gede Parwata meminta penjelasan mengenai manfaat penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara. Ia mempertanyakan apakah besaran modal yang disetorkan pemerintah daerah berbanding lurus dengan peningkatan penyaluran kredit kepada masyarakat.

Dewan juga mempertanyakan pemanfaatan dividen yang selama ini diterima daerah, termasuk kemungkinan penggunaannya untuk mendukung program pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

Setelah melalui pembahasan, DPRD Karangasem pada prinsipnya menyepakati rencana penyertaan modal tahun 2027 sebesar Rp1 miliar kepada BPD Bali dan Rp500 juta kepada PT Jamkrida Bali Mandara.

Meski demikian, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan. Penyertaan modal diharapkan tidak sekadar menjadi penambahan investasi Rp500 juta kepada BPD Bali, tetapi harus memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat tanpa mengganggu kesehatan fiskal Karangasem. (RED)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here