Balinetizen.com, Denpasar
Pemerintah Provinsi Bali terus mematangkan langkah transformasi transportasi publik berbasis energi bersih. Selain menggelar uji coba armada bus listrik, Pemprov Bali juga membuka wacana pengintegrasian moda angkutan listrik ini dengan rencana pembangunan jaringan trem (light rail) di masa depan. Langkah ini dirancang untuk menciptakan ekosistem transportasi publik terpadu yang ramah lingkungan, efisien, dan terinterkoneksi di wilayah-wilayah krusial.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Ketut Mudarta menjelaskan, uji coba armada bus listrik yang saat ini beroperasi pada rute koridor GOR Ngurah Rai menuju Garuda Wisnu Kencana (GWK) menjadi batu loncatan awal (pilot project) sebelum moda transportasi berbasis rel seperti trem direalisasikan.
Dalam skema integrasi jangka panjang, armada bus listrik diproyeksikan berfungsi sebagai angkutan pengumpan (feeder) yang menghubungkan kawasan pemukiman dan titik wisata menuju koridor utama trem.
​Guna mendukung transisi ini, sebanyak 11 unit bus listrik hasil hibah proyek Bali e-Mobility dari Pemerintah Korea Selatan melalui Global Green Growth Institute (GGGI) telah disiagakan. Kehadiran bus listrik ini bertujuan membiasakan masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke moda angkutan umum berbasis baterai (Electric Vehicle), sekaligus menekan angka emisi karbon daerah dari sektor transportasi.
Mudarta menjelaskan, kesiapan infrastruktur menjadi fokus utama dalam mengawali wacana integrasi moda ini. Pemprov Bali bekerja sama dengan PT PLN (Persero) untuk memastikan ketersediaan pasokan daya dan fasilitas pengisian baterai (charging station) di lokasi strategis, seperti Terminal Mengwi (BISUP) dan kawasan GOR Ngurah Rai. Sistem pasokan daya ini nantinya akan terus dikembangkan seiring dengan kebutuhan integrasi jaringan listrik untuk transportasi publik di Bali.
​Selama masa uji coba, pihaknya memberlakukan kebijakan tarif gratis bus listrik hingga akhir tahun, dengan opsi perpanjangan hingga satu tahun sembari merumuskan mekanisme pertanggungjawaban regulasinya.
​Setelah masa uji coba usai, penetapan tarif akan mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Bali yang mematok tarif reguler sebesar Rp4.400, sama seperti tarif operasional Trans Metro Dewata dan Trans Sarbagita.
Pihaknya juga menjamin keberlanjutan tarif khusus yang terjangkau bagi kelompok pelajar, lansia, serta penyandang disabilitas demi mewujudkan layanan transportasi yang inklusif.
​Selain itu, Dinas Perhubungan Provinsi Bali melakukan evaluasi operasional bus listrik secara harian untuk mengatasi kendala teknis di lapangan, serta evaluasi berkala setiap bulan untuk menilai efisiensi rute. Data dan pembelajaran dari pilot project bus listrik ini akan menjadi acuan penting dalam memetakan potensi penambahan rute baru, sekaligus menyusun rancangan teknis integrasi rute bus dengan jalur trem yang direncanakan.
​*Melalui integrasi antara bus listrik dan pembangunan trem, kami optimistis dapat mengurai kemacetan lalu lintas, mengelola ruang jalan secara lebih efektif, serta mempercepat pencapaian target Net Zero Emission di Pulau Dewata,” tandasnya.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)

