Rencana Pengunduran Diri Gibran, Lanskap Baru Perpolitikan Kontemporer?

0
92

 

Balinetizen.com, Denpasar

 

Ekonom dan pengamat ekonomi politik, Jro Gde Sudibya, menyoroti rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai menjadi lanskap baru dalam perpolitikan kontemporer Indonesia yang berelasi dengan penegakan konstitusi.

Hal itu disampaikan Jro Gde Sudibya, mantan Anggota Badan Pekerja MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan 1999-2004, dalam catatan analisisnya, Kamis (12/11/2026).

Poin pertama, kata Jro Gde, pasca terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tentang status hukum surat keterangan kelulusan Gibran dalam konteks pencalonannya sebagai Wakil Presiden, beredar kabar di media sosial bahwa yang bersangkutan berencana melakukan pengunduran diri.

Dalam momentum yang hampir bersamaan, lebih dari 100 orang anggota DPR dari 8 fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diatur dalam konstitusi, pasca terbitnya Keputusan MK dan MA tersebut. Jumlah tersebut telah melampaui batas minimal 25 orang pengusul sebagaimana diatur dalam konstitusi.

“Apakah HMP ini akan berlanjut dalam sidang DPR, melahirkan rekomendasi untuk dibawa ke Sidang MK, Keputusan MK akan diserahkan ke DPR, dan kemudian DPR melanjutkan untuk persiapan Sidang Istimewa MPR dengan agenda pemakzulan (impeachment) Wakil Presiden, mari kita tunggu dan monitor dinamika politik yang berlangsung,” ujar Jro Gde.

Poin kedua, fenomena Gibran dalam lanskap politik kontemporer yang berelasi dengan penegakan aturan konstitusi, antara lain ditandai oleh beberapa hal:

a. Terbitnya Putusan MK No.90/2023 yang meloloskan Gibran sebagai Cawapres, yang menurut penelusuran Majalah Tempo sarat dengan rekayasa, sehingga opini majalah tersebut berpendapat: “Gibran adalah anak haram Konstitusi”.

b. Protes gerakan masyarakat sipil begitu luas untuk pencalonan ini, tetapi KPU “maju tak gentar” untuk membela pencalonan ini, melalui rekayasa yang memalukan dan pelanggaran terhadap etika publik.

Baca Juga :  Gubernur Koster Siapkan Kebijakan Standarisasi Kualitas Pelayan Kesehatan

c. Dari filsafat dan psikologi kriminologi kita mengenal, rangkaian kejahatan harus terus dilakukan untuk menutupi kejahatan sebelumnya. Lanskap politik kontemporer pasca Putusan MK No.90/2023, diwarnai oleh “pameran” salah guna kekuasaan masif yang melawan akal sehat, nurani dan menyesakkan hati banyak warga negara. Seorang pakar hukum pidana dari UI menggambarkan fenomena salah guna kekuasaan di atas sebagai: “hukum dipergunakan sebagai instrumen rekayasa sosial untuk mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan semua cara termasuk melanggar etika”.

“Dinamika politik ke depan akan memberikan bukti apakah pat gulipat kekuasaan akan mengalahkan kedigdayaan konstitusi, publik akan menyimak dan sejarah akan mencatatnya,” pungkas Jro Gde Sudibya.

Jurnalis Nyoman Sutiawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here