Jro Gde Sudibya Nilai Kebijakan Luar Negeri Prabowo Ngawur Tanpa Pola

0
133

Balinetizen.com, Jakarta

Di tengah konsolidasi kekuasaan dan menguatnya dukungan politik pasca mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi tantangan besar dalam mengelola pemerintahan. Ekonom, pengamat ekonomi politik dan kecenderungan masa depan, I Gde Sudibya, mengingatkan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu segera dikoreksi.

“Promosi boleh-boleh saja, tetapi faktanya penguasa hari ini gagal hampir di semua lini,” ujar Sudibya dalam keterangan tertulisnya kepada Metro Bali, Kamis (13/11/2026) pagi.

Menurutnya, ada setidaknya tujuh tantangan utama yang menjadi ujian kepemimpinan Presiden Prabowo ke depan.

1. Pengelolaan APBN dan Kebijakan Fiskal
Sudibya menyoroti pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal yang dinilai belum sound, cerdas dan sehat. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Hilirisasi Nikel dan Tata Kelola SDA
Program hilirisasi nikel yang menjadi andalan dinilai sarat masalah, mulai dari persoalan korupsi hingga desain kebijakan yang tidak jelas. Ia meminta pemerintah memperjelas arah hilirisasi agar benar-benar memberi nilai tambah nasional, bukan hanya kelompok tertentu.

3. Bursa Efek dan Stabilitas Rupiah
Pengelolaan Bursa Efek Jakarta (BEJ) disebut tidak becus dan sarat konflik kepentingan yang memunculkan oligarki baru. Dampaknya, terjadi capital outflow tinggi yang berimbas pada nilai tukar Rupiah yang semakin limbung.

“Jika tidak dikelola dengan baik, Rupiah bisa tembus Rp 20 ribu per akhir Desember 2026,” kata Sudibya mengingatkan.

4. Konsentrasi Ekonomi di Segelintir Taipan
Ekspor batu bara dan industri sawit yang dikuasai belasan taipan tambang, yang termasuk dalam kelompok 50 orang terkaya di Indonesia, dinilai tidak diimbangi dengan kebijakan pajak yang tegas. “Pengenalan pajak ke mereka yang mbleme (lemah),” ujarnya.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Apresiasi Provinsi Bali Tangani Covid-19 

5. Kebijakan Luar Negeri yang Dinilai Tanpa Pola Jelas
Di bidang luar negeri, Sudibya menilai kebijakan pemerintah kerap ngawur dan tanpa pola jelas. Ia mencontohkan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace buatan Presiden Trump, serta kebijakan Timbal Balik Perdagangan dengan AS per 18 Februari 2026 yang dinilai blunder dan merugikan kepentingan Indonesia.

“Statusnya sekarang tidak jelas pasca keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan kebijakan tarif Presiden Trump dibatalkan,” jelasnya.

6. Isu Kedaulatan Wilayah Udara dan Natuna
Publik juga mempertanyakan kebijakan menjadikan Bandara Kalijati sebagai pusat perawatan pesawat Hercules AS se-Asia, sehingga banyak pesawat asing keluar masuk wilayah sistem pertahanan udara nasional.

“Apakah sistem wilayah pertahanan udara negeri dikorbankan untuk kepentingan AS?” tanya Sudibya.

Selain itu, kesepakatan Presiden Prabowo dengan PM China tentang kemungkinan kerja sama pengelolaan SDA Laut Natuna yang kaya sumber daya alam dinilai sejumlah pengamat kebablasan dan berpotensi menguntungkan China.

Saatnya Koreksi

Di akhir keterangannya, Sudibya berharap Presiden Prabowo segera melakukan koreksi menyeluruh pasca konsolidasi kekuasaan dan dukungan publik dalam beberapa hari ke depan.

“Presiden Prabowo semestinya melakukan koreksi terhadap kebijakan di atas, pasca melakukan konsolidasi kekuasaan dan dukungan publik dalam beberapa hari ke depan. Semoga,” pungkasnya.

Catatan Redaksi Metro Bali: Artikel ini merupakan analisis dan pandangan pribadi dari narasumber sebagai ekonom dan pengamat ekonomi politik. Pandangan tersebut menjadi bagian dari diskursus publik dan tidak merepresentasikan sikap Redaksi Metro Bali. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait.

Penulis: Tim Ekonomi Politik Metro Bali
Sumber: Jro Gde Sudibya, Ekonom

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here