Jelang Penetapan UMP Bali 2027, Buruh Desak Wayan Koster Gunakan Diskresi KHL Rp5,2 Juta

0
150

 

Balinetizen.com, Denpasar

Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027, kalangan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Provinsi Bali berencana menggelar aksi damai sekaligus audiensi terbuka.

Aksi ini dijadwalkan berlangsung di depan Kantor Gubernur Bali pada Jumat, 20 November 2026—tepat sehari sebelum pengumuman resmi nominal UMP pada 21 November 2026.

​Sekretaris FSPM Provinsi Bali, I Dewa Made Rai Budi Darsana, menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk mengawal aspirasi pekerja sekaligus mendorong Gubernur Bali, Wayan Koster, agar menetapkan UMP berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Bali yang mencapai Rp5,2 juta.

​”Kita merencanakan untuk melakukan aksi sekaligus audiensi terbuka dengan Gubernur Bali pada Jumat, 20 November 2026,” ujar Rai saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026).

​Menurut Rai, tuntutan upah sebesar Rp5,2 juta memiliki landasan hukum yang kuat, yakni merujuk pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2025.

Kedua regulasi tersebut memberikan ruang bagi kepala daerah untuk menjadikan nilai KHL sebagai basis penetapan upah minimum.
​Sebelumnya, dalam audiensi pada Rabu (21/10/2026), Gubernur Wayan Koster sempat menyatakan komitmen bahwa UMP Bali 2027 akan berada di kisaran Rp3,4 juta hingga Rp5,2 juta.

Karena itu, FSPM mendesak agar gubernur berani mengambil batas tertinggi dari rentang tersebut.
​
“Ini adalah kesempatan Pak Koster untuk menyejahterakan rakyatnya. Jadi kapan lagi? Beliau harus berani menaikkan upah di Bali, ini diskresi beliau,” tegas Rai.

​Rai menyoroti bahwa jika pemerintah provinsi hanya berpatokan pada formula standar dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025—yang menghitung pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu—kenaikan UMP Bali diprediksi hanya berkisar Rp200 ribu. Dengan UMP saat ini sebesar Rp3,2 juta, kenaikan tersebut hanya akan membawa upah pekerja ke angka Rp3,4 juta, jauh di bawah angka KHL Rp5,2 juta.

Baca Juga :  Denpasar Jadi Pilot Project Program Layanan Lansia Terintegrasi, Legislator PSI Sis Emil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

​Ia juga mengkritik kebijakan pengupahan nasional selama satu dekade terakhir yang dinilai membuat posisi buruh Bali tertinggal dibandingkan daerah lain yang upah minimumnya sudah menembus angka di atas Rp5,5 juta.

​”Sepuluh tahun terakhir itu Bali dimiskinkan oleh Jokowi. Kami hanya menuntut agar Bali tidak terus dimiskinkan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat Bali,” katanya.

​Rai menambahkan, pekerja di Bali tidak sekadar bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar, melainkan juga menanggung beban biaya untuk menjaga kelestarian adat dan budaya setempat. Ia memastikan serikat pekerja akan terus mengawal dan mempertanyakan komitmen pemerintah daerah jika UMP 2027 ditetapkan jauh dari harapan buruh.

​Senada dengan Rai, perwakilan buruh lainnya, Excel Bagaskara, menilai rendahnya upah di Bali sangat kontras dengan capaian makroekonomi daerah. Ia memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pekerja di Bali selalu berada di atas rata-rata nasional, dengan pertumbuhan investasi yang didominasi Penanaman Modal Asing (PMA) hingga 70 persen.

​”Artinya, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dinikmati oleh pekerja di Bali,” ungkap Excel.

​Ia menjelaskan bahwa dalam pertimbangan PP Nomor 49 Tahun 2025, pemerintah sebenarnya telah mengakomodasi putusan MK terkait penggunaan KHL sebagai acuan kenaikan upah. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Gubernur Bali untuk memanfaatkan celah regulasi dan diskresi tersebut demi menghadirkan keadilan upah bagi pekerja di Pulau Dewata.(rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here