Balinetizen.com, Jakarta
Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS) Sutrisno Pangaribuan melontarkan kritik keras terhadap sikap partai-partai koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana pengisian kursi Wakil Presiden.
Dalam keterangan tertulisnya yang diterima MetroBali, Minggu (15/11/2026), Sutrisno menilai terjadi ironi di tubuh koalisi. Menurutnya, jika pada Pilpres 2024 lalu partai koalisi tak kuasa menolak keinginan Presiden ke-7 Joko Widodo yang menyodorkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, kini partai koalisi kembali pasrah menyerahkan sepenuhnya penentuan cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Menurut Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP PAN, seluruh partai koalisi sepakat cawapres adalah kader Gerindra,” tulis Sutrisno.
Sutrisno juga menyinggung isu penyadapan yang ia kaitkan dengan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Ia mengklaim sejumlah elite politik yang kerap bersama LSP buru-buru cuci tangan dengan mengklaim masuk dalam daftar 4000 nomor ponsel yang disadap.
Ia menambahkan, satu-satunya elite yang secara terbuka memberi sinyal berminat menjadi wapres adalah Yusril Ihza Mahendra. Yusril disebutnya kembali menceritakan momen Sidang Umum MPR 1999 saat dirinya nyaris menjadi presiden sebelum akhirnya Abdurrahman Wahid terpilih.
Seret Nama Kader PDIP
Dalam tulisannya, Sutrisno menyebut sejumlah kader PDI Perjuangan ikut terseret dalam bursa cawapres. Nama-nama seperti Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo ramai dibicarakan.
Menurutnya, ada pihak yang ingin mengajak PDIP memperkuat pemerintahan, namun ada juga yang ingin menjebak PDIP. Ia menegaskan PDIP bukan partai oportunis dan konsisten berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang.
Sutrisno menilai PDIP memiliki banyak kader mumpuni seperti Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, hingga Said Abdullah, namun tidak akan mengambil kesempatan tersebut.
Bandingkan dengan Era Hamzah Haz
Sutrisno membandingkan situasi saat ini dengan dinamika politik tahun 1999 dan 2001. Saat itu, kata dia, elite politik berani berkompetisi di Sidang Umum dan Sidang Istimewa MPR RI hingga akhirnya Hamzah Haz terpilih sebagai Wapres mendampingi Megawati Soekarno Putri.
“Partai politik yang sejatinya sebagai sarana mempersiapkan pemimpin, seharusnya berkompetisi untuk mengisi kekosongan kursi wapres. Ambisi para elite parpol mati, demi dan atas nama persatuan, padahal yang terjadi adalah ketakutan karena telah menjadi sandera politik,” ujarnya.
Ia menyebut Ketua Umum partai koalisi seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Abdul Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono sudah puas dengan jabatan Menko dan Menteri.
“Para Ketum Parpol koalisi kalah dengan Hamzah Haz. Gibran yang dokumen penyetaraan ijazahnya diklaim tidak sah lebih berani daripada para Ketum tersebut. Maju sebagai cawapres pengganti saja tidak berani, apalagi maju di 2029. Demokrasi mengalami stagnasi ketika oligarki menguasai,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari partai-partai koalisi terkait pernyataan Sutrisno Pangaribuan tersebut.
Editor: Tim Redaksi Bali Netizen

