Ironi Partai Koalisi, Para Ketum Parpol Tidak Bernyali

0
46

 

Penulis: Sutrisno Pangaribuan
Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Presidium Petisi Sumatera (PISA), Inisiator Sumatera Connection (SUCI)

Berikut opini kiriman Sutrisno Pangaribuan tentang dinamika kursi Wakil Presiden dan sikap partai koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Setelah Gibran Rakabuming Raka, yang menurut penulis tidak memiliki ijazah setara SMA menyatakan berhenti sebagai wakil presiden, ironi di partai koalisi kembali menghampiri.

Jika di Pilpres 2024 partai-partai tak kuasa menolak keinginan Presiden ke-7, Joko Widodo, yang menyodorkan anaknya sebagai cawapres, kali ini menurut penulis partai-partai juga pasrah dengan menyatakan bahwa cawapres sepenuhnya diserahkan kepada keinginan Presiden ke-8, Prabowo Subianto. Bahkan menurut Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP PAN, seluruh partai koalisi sepakat cawapres adalah kader Gerindra.

Sejak terbongkarnya operasi penyadapan ilegal yang menurut penulis dilakukan oleh Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, sejumlah elite politik yang akrab dan sering bersama LSP, buru-buru cuci tangan dengan klaim ada dalam daftar 4000 nomor telepon seluler yang disadap. Para elite politik yang sejatinya suka bertengkar, tiba-tiba menjadi anak baik karena takut dirinya masuk dalam daftar yang disadap atau kelompok penyadap.

Satu-satunya elite politik yang memberi sinyal berminat dan berharap dipinang sebagai wapres hanya Yusril Ihza Mahendra. Demi ambisi tersebut, Yusril menjelaskan bagaimana dirinya nyaris menjadi presiden, namun mengalah hingga akhirnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai presiden pada Sidang Umum MPR RI tahun 1999. Cerita lama yang dibuka kembali oleh Yusril tersebut sebagai isyarat bahwa dirinya sangat layak dijadikan sebagai wapres.

Upaya Menarik Kader-kader PDI Perjuangan

Sejumlah nama elite PDI Perjuangan mulai ditarik-tarik sebagai calon wakil presiden pengganti. Nama Ketua DPR RI, Puan Maharani, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo ramai dibicarakan sebagai cawapres.

Baca Juga :  Kementerian PANRB Gelar Seminar Arah Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Untuk Reformasi Birokrasi Berdampak di Bali

Ada pihak yang ingin mengajak PDI Perjuangan memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo, namun pihak lain yang menyebut kader-kader PDI Perjuangan layak menjadi wapres tersebut sesungguhnya ingin menjebak PDI Perjuangan. Namun PDI Perjuangan bukan partai politik oportunis, yang mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Meski PDI Perjuangan memiliki segudang kader yang mumpuni, yang dapat membantu Presiden Prabowo Subianto. Ada Puan Maharani, Pramono Anung Wibowo, Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama/Ahok, Tri Risma Harini, Abdullah Azwar Anas, Hendrar Prihadi, Ahmad Basarah, Utut Adianto, Said Abdullah, serta sejumlah kepala daerah dan Anggota DPR RI saat ini. Namun PDI Perjuangan konsisten sebagai partai penyeimbang, berada di luar pemerintahan.

Ironi Partai Koalisi

Pada Pemilihan Presiden melalui Sidang Umum MPR RI tahun 1999, kita menyaksikan kompetisi antar elite politik yang maju sebagai capres dan cawapres. Demikian juga saat Abdurahman Wahid (Gus Dur) dimakzulkan, digantikan Megawati Soekarno Putri, melalui Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001. Para elite politik berani berkompetisi sebagai calon wakil presiden yang akhirnya dimenangkan Hamzah Haz.

Partai politik yang sejatinya sebagai sarana mempersiapkan pemimpin, seharusnya berkompetisi untuk mengisi kekosongan kursi wapres. Ambisi para elite Parpol mati, demi dan atas nama persatuan, padahal yang terjadi adalah ketakutan karena telah menjadi sandera politik.

Bahlil Lahadalia, sudah cukup puas menjadi Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM, Zulkifli Hasan cukup puas menjadi Menko Pangan, Abdul Muhaimin Iskandar cukup puas sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, Agus Harimurti Yudhoyono cukup puas sebagai Menko Infrastruktur. Bahkan Muhaimin Iskandar yang memiliki kemampuan bermanuver, hingga menjadi cawapres di Pilpres 2024, tidak berkutik, sepakat menyanyikan lagu setuju menyerahkan wapres kepada kader Gerindra.

Baca Juga :  Cegah Penularan Covid - 19, Desa Dangin Puri Kelod Lakukan Pendataan Duktang Secara Ketat

Para Ketum Parpol koalisi Presiden Prabowo Subianto kalah dengan Hamzah Haz, Ketua Umum PPP yang berani maju dan menang sebagai wapres di SI MPR RI tahun 2001.

Para Ketum Parpol koalisi Presiden Prabowo Subianto ternyata para pengecut, tidak berani tampil sebagai kandidat wapres. Gibran Rakabuming Raka yang dokumen penyetaraan ijazah SMA nya tidak sah lebih berani daripada Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Abdul Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Maju sebagai cawapres pengganti Gibran saja tidak berani, apalagi maju menghadapi Prabowo Subianto di Pemilu 2029. Demokrasi Indonesia mengalami stagnasi, ketika oligarki menguasai, sehingga para ketum Parpol tidak bernyali.

Disclaimer: Artikel ini adalah opini pribadi penulis. Isi di luar tanggung jawab redaksi Bali Netizen.

Editor: Redaksi Bali Netizen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here