Balinetizen.com, Buleleng
Pasca ketegangan atau keributan pengukuran tanah,
aparat Pemerintah Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng dibawah pimpinan Perbekel, Made Ngurah Fajar Kurniawan mendatangi Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Buleleng, pada Senin (16/11/2026).
Kedatangan aparat Desa Sudaji ini, untuk meminta penjelasan terkait sengketa kepemilikan lahan antar warga yang berujung memicu persoalan saat proses pengukuran tanah.
Perbekel Sudaji, Made Ngurah Fajar Kurniawan menegaskan bahwa pihaknya melakukan upaya audiensi ke BPN, sebagai upaya pemerintah desa menjembatani persoalan yang terjadi pada masyarakatnya.
“Kami dari Pemdes Sudaji berharap ada kejelasan mengenai status dan dasar hukum kepemilikan lahan yang disengketakan. Sehingga konflik tidak semakin meluas dan berkepanjangan,” ujarnya.
Disebutkan juga, audiensi yang dilakukannya bersama jajaran perangkat desa itu, menindaklanjuti dugaan insiden kekerasan terhadap warga saat pelaksanaan konstatering atau pencocokan dan pengukuran objek tanah oleh pihak BPN di lokasi sengketa.
Dalam pertemuan meminta penjelasan, belum memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai keabsahan sertifikat yang menjadi dasar dalam proses konstatering.
“Kepala BPN menyampaikan bahwa terkait persoalan kewenangan dalam kegiatan konstatering di Sudaji, dirinya secara pribadi belum bisa melihat dan mengetahui keabsahan sertifikat tersebut. Sebab, baru bertugas sekitar satu minggu di BPN Singaraja,” ungkap Fajar Kurniawan.
Belum adanya kejelasan tersebut membuat Pemdes Sudaji berencana melanjutkan koordinasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Langkah itu ditempuh untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar putusan pengadilan yang menjadi landasan pelaksanaan konstatering.
Lebih lanjut
Fajar Kurniawan mengaku bahwa pihaknya ingin mengetahui lebih jauh dokumen dan sertifikat yang digunakan dalam proses tersebut, terlebih apabila pelaksanaannya mengacu pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
“Ada persoalan terkait sertifikat yang dijadikan landasan. Keabsahan sertifikat tersebut perlu diketahui lebih lanjut. Karena berkaitan dengan putusan yang sudah inkrah, kami akan menjadwalkan audiensi ke PN Singaraja,” terangnya.
Sementara itu, dari hasil pertemuan dengan BPN, pemerintah desa mendapat masukan, agar masing-masing pihak melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen kepemilikan tanah.
Hal tersebut berkaitan dengan arsip pertanahan, khususnya dokumen yang disebut sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 460. Berdasarkan penjelasan yang diterima Pemdes, sebagian data lama disebut tidak lagi tersedia setelah terjadi kebakaran di Kantor BPN Buleleng pada Tahun 1999.
BPN juga menyarankan agar para pihak mendaftarkan kembali dokumen kepemilikan masing-masing untuk memastikan keabsahan data, sekaligus melakukan pemutakhiran administrasi pertanahan.
“Intinya, masing-masing pihak perlu mengecek keabsahan SHM atau sertifikat yang dimiliki. Karena ada data yang terbakar saat insiden kebakaran kantor BPN. Pengecekan diperlukan untuk memastikan kepastian data, sekaligus menjadi dasar pemutakhiran dan penerbitan sertifikat terbaru,” tandas Fajar Kurniawan.
Di sisi lain, Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Buleleng yang hendak dimintai keterangan oleh awak media, belum dapat memberikan penjelasan. Dengan alasan padatnya agenda dan banyaknya tamu, sehingga belum bisa melayani permintaan konfirmasi awak media tersebut. GS

