Balinetizen.com, Jakarta
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahap krusial pada Rabu (18/11/2026).
Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, mengungkapkan bahwa tim perumus dijadwalkan melaporkan hasil kerjanya kepada Panitia Kerja (Panja) pada hari ini.
​Menurut Nyoman Parta, keputusan di tingkat Panja diperkirakan akan diambil pada Rabu sore. Apabila seluruh tahapan berjalan lancar tanpa hambatan, draf RUU Perampasan Aset berpeluang segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.
​”Prosesnya lebih cepat sebulan dari janji, dan harapan publik terus datang dari media sosial. Dua hal itu patut dicatat berdampingan. Perhatikan tiga kata terakhirnya: jika tidak ada kendala. Antara rencana dan pengesahan selalu ada satu kalimat kecil yang menentukan segalanya. Yang kita pegang sekarang adalah jadwal, bukan hasil,” ujar Nyoman Parta di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
​Politikus asal Bali tersebut menilai, dorongan dan tekanan publik yang konsisten di ruang digital terbukti mampu mempercepat agenda legislasi di parlemen. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa kecepatan pembahasan hanyalah ukuran waktu, bukan jaminan atas kualitas produk hukum yang dihasilkan.
​Nyoman Parta menegaskan bahwa sebuah undang-undang yang baik tidak diukur dari seberapa cepat aturan tersebut diketok palu, melainkan dari ketangguhannya saat diuji dan diterapkan di lapangan.
​”Kekuatan aturan perampasan diukur bukan hanya dari seberapa mudah ia merampas, tetapi dari seberapa jelas ia membedakan hasil kejahatan dari milik yang sah. Karena itu, ketika rancangannya bergerak mendekati palu, yang kita butuhkan bukan sorak, melainkan perhatian: membaca pasalnya, mengawal pelaksanaannya, dan menagih janjinya,” paparnya.
​Ia mengajak masyarakat untuk terus memantau perkembangan pembahasan secara objektif.
“Keputusan Panja dan jadwal paripurna adalah dua titik yang bisa dicek. Selebihnya masih rencana,” pungkasnya.(knd)

