Anggota Komisi III DPR RI, Nyoman Parta
Balinetizen.com, Jakarta
Kabar baik untuk masyarakat Indonesia. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset akhirnya akan disahkan.
Kepastian itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi III DPR RI, Nyoman Parta, dalam video pernyataan yang diterima METRO BALI, Selasa (18/11/2026).
“Selamat sore masyarakat Indonesia. Komisi III DPR RI baru saja selesai mengambil keputusan tahap satu terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” kata Nyoman Parta.
“Besok, RUU ini akan disahkan melalui rapat paripurna,” tegasnya.
6 Poin Penting RUU Perampasan Aset
1. Bisa Dirampas Dengan dan Tanpa Putusan Pidana
Perampasan aset dilakukan berdasarkan putusan pidana dan atau tanpa putusan pidana.
2. 7 Tindak Pidana yang Asetnya Bisa Dirampas
– Korupsi
– Narkotika dan psikotropika
– Terorisme
– Penyelundupan orang
– Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya
– Perdagangan orang
– Penipuan dan/atau penggelapan yang berdampak pada masyarakat luas
Poin terakhir ini penting untuk korban investasi bodong. Selama ini pelaku susah disentuh dan harta korban tidak bisa kembali.
3. Koruptor Bisa Dihukum Mati*
Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman pidana mati.
4. Aset yang Bisa Dirampas
– Aset hasil tindak pidana
– Aset yang digunakan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana
– Aset barang temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana
– Aset lain yang sah milik pelaku untuk membayar kerugian sebesar aset yang dinyatakan dirampas negara
5. Tersangka Meninggal, Sakit Permanen, atau Kabur, Aset Tetap Dirampas
Ini terobosan paling penting.
Perampasan aset tanpa proses pidana bisa dilakukan jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, sakit permanen, melarikan diri dan tidak ditemukan keberadaannya.
“Selama ini kalau tersangka sudah meninggal, kasusnya tidak dilanjutkan. Kali ini walaupun tersangkanya meninggal, terdakwanya meninggal, maka asetnya bisa dirampas,” tegas Nyoman Parta.
6. Dibentuk Badan Pengelola Aset
Selama ini aset sitaan sering bermasalah. Jumlahnya berkurang, nilainya menyusut, pengelolaannya tidak jelas.
Karena itu, dalam UU ini akan dibentuk Badan Pengelola Aset yang bertugas melakukan pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penjualan, sekaligus pemanfaatan aset tindak pidana untuk pengembalian aset kepada negara dan korban.
Ucapan Terima Kasih
Di akhir pernyataannya, Nyoman Parta menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi.
“Terima kasih atas kritik, tuntutan, dan dorongan agar undang-undang ini dapat ditetapkan,” tutupnya.
Dengan UU ini, negara tidak hanya menghukum badan pelaku, tapi juga memiskinkan koruptor dan mengembalikan kerugian rakyat.
Jurnalis Nyoman Sutiawan

