DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Publik Kecewa: Harta Tak Wajar Pejabat Tak Bisa Dirampas, Tak Berlaku Surut

0
38

 

Balinetizen.com, Jakarta

Eh Setelah 18 tahun dinanti, DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026), dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

UU ini disahkan lebih cepat dari target yang dijanjikan DPR kepada masyarakat, yaitu 15 Desember 2026.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut RUU yang semula terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal, setelah Panja membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Yang Bisa Dirampas: Harta Koruptor Sampai Penipu Investasi Bodong

Secara substansi, UU ini membawa terobosan besar. Negara tidak hanya menghukum orangnya, tetapi juga mengambil hartanya.

UU ini mengatur dua jalur perampasan, yakni melalui proses pidana dan mekanisme tanpa putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture.

Harta bisa dirampas tanpa menunggu vonis jika tersangka/terdakwa meninggal, kabur, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, dengan nilai aset minimal Rp1 miliar.

Harta yang dialihkan ke pasangan, anak, kerabat, rekan kerja, atau teman tetap dapat dirampas. Ini untuk melumpuhkan modus pencucian uang klasik lewat nama pihak ketiga.

Cakupannya bukan hanya korupsi, tapi juga penipuan, penggelapan, investasi bodong, dan tindak pidana lain, termasuk untuk memulihkan kerugian korban.

Yang Bikin Kecewa: 3 Pasal “Palsu” Versi ICW

Alih-alih disambut euforia, pengesahan ini langsung menuai kritik keras. Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyebutnya “UU Perampasan Aset Palsu”.

Baca Juga :  Hari Bhayangkara ke-73, Kapolres Buleleng Terjunkan AWC Bantu Warga Kesulitan Air Bersih

Ada 3 persoalan utama yang viral di media sosial dan disebut-sebut sebagai bukti DPR “membohongi” rakyat:

1. Harta Tak Wajar Pejabat Tidak Bisa Dirampas

UU ini tidak mengatur illicit enrichment atau unexplained wealth — yaitu peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya dan tidak dilaporkan dalam LHKPN.

Padahal ketentuan itu sempat ada di draf awal Pasal 5 RUU Perampasan Aset.

Habiburokhman mengakui penghapusan itu dengan dua alasan: pertimbangan Hak Asasi Manusia (HAM) dan karakter UU ini yang hanya hukum formil (hukum acara), bukan hukum materiil yang memuat norma penghukuman baru.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman.

Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan illicit enrichment karena dianggap bertentangan dengan HAM, dan di Jerman aturan serupa pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

ICW membantah alasan itu. Peneliti ICW Ibrahim menyebut alasan HAM tidak tepat dan mencerminkan tebang pilih.

“Ya ini artinya ada tebang pilih saja yang akan menyasar mereka mungkin dikeluarkan dan yang akan menyasar publik malah diperkuat di dalam undang-undang ini,” kata Ibrahim.

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman juga menilai ini kelemahan paling mendasar: “RUU ini tidak mengatur unexplained wealth. Tidak bisa merampas harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Sehingga harta yang tidak wajar itu tidak dapat dirampas.”

Artinya, harta pejabat tetap bisa dirampas, tapi aparat harus membuktikan dulu kaitannya dengan tindak pidana. Tidak cukup hanya karena pemiliknya tidak bisa menjelaskan asal-usulnya.

2. Tidak Berlaku Surut, Tidak Bisa Jangkau Kejahatan Lama

Pasal 72 menyebutkan perampasan dan pengelolaan aset hanya bisa dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU ini diberlakukan.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Lepas Ekspor Komoditas Pertanian Dari 17 Pintu

Artinya UU ini tidak berlaku surut. Hasil korupsi dan kejahatan ekonomi sebelum aturan ini berlaku tidak bisa dijangkau dengan instrumen baru ini.

Apalagi UU ini baru efektif 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta pengawas terbentuk.

3. Badan Pengelola Aset di Bawah Presiden

Pasal 53 ayat (1) berbunyi: “Pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh presiden.”

Sementara Pasal 61 ayat (1) menyebutkan pengawasan juga dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden, beranggotakan 5 orang, masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali.

Badan itu wajib menyampaikan laporan tugas pengawasan setahun sekali kepada Presiden dan DPR.

DPR menyebut badan ini dirancang independen dan bertugas menyimpan, memelihara, menilai, memanfaatkan, hingga menjual hasil rampasan.

Namun ICW menilai karena pembentukannya diserahkan ke Peraturan Presiden (Perpres), kendalinya tersentralisasi di tangan eksekutif, bukan lembaga independen yang dijamin tegas dalam UU.

Dilaporkan ke MKD, Siap Digugat ke MK

Tidak berhenti pada kritik substansi, ICW bersama koalisi masyarakat sipil resmi melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Keduanya diadukan atas dugaan pelanggaran etik karena naskah RUU, naskah akademik, dan DIM disebut tidak pernah dibuka ke publik selama pembahasan.

Koalisi juga menyatakan siap mengajukan pengujian formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pengesahan ini bukan karena didesak atau terburu-buru.

“Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” kata Puan.

Kesimpulan: Disahkan, Tapi Tidak Segarang Bayangan Rakyat

Maka jangan hanya senang karena sudah disahkan, tapi juga jangan langsung percaya konten AI yang beredar yang menyebut DPR bohong.

Baca Juga :  Ny. Seniasih Giri Prasta Hadiri Pasar Rakyat di Buleleng

Faktanya: UU sudah sah. Tapi isinya tidak segarang yang dibayangkan rakyat. Koruptor baru bisa dimiskinkan untuk kejahatan setelah UU berlaku, harta tak wajar pejabat tidak otomatis bisa dirampas, dan pengelola asetnya berada di bawah Presiden.

Publik kini menunggu: apakah badan pengelola itu benar-benar independen, atau justru jadi alat baru yang tersentralisasi?

Editor: Nyoman Sutiawan
Sumber: DPR RI / InfoPublik / ICW / Kompas / Antara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here