Balinetizen.com, Jembrana-
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali, I Ketut Rudia dan I Ketut Sunadra bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana Pande Made Ady Muliawan, Selasa (20/4) sowan ke Kantor Bupati Jembrana.
Kehadiran mereka diterima Bupati Jembrana I Nengah Tamba dan Wakil Bupati Jembrana Gede Ngurah Patriana Krisna di ruang VIP Pemkab Jembrana. Turut mendampingi Pj Sekda Jembrana I Nengah Ledang.
Selain memberikan support dan ucapan selamat atas telah dilantiknya, I Nengah Tamba dan I Gede Ngurah Patriana Krisna sebagai Bupati dan wakil Bupati Jembrana, kedatangan mereka juga untuk menyampaikan realisasi penggunaan anggaran selama Pilkada 2020.
Tidak hanya itu, pihak Bawaslu juga mengusulkan kepada pihak pemerintah kabupaten Jembrana untuk memberikan bantuan hibah untuk lokasi pembangunan gedung perkantoran.
“Saat ini kami sangat berterima kasih kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda. kehadiran kami dapat diterima dengan baik. Ini trio yang sangat menentukan dalam proses pembangunan Jembrana kedepan. Oleh karena itu, kami sebagai lembaga Bawaslu dan pemerintah daerah ingin sinergitas seperti ini terus dibangun dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi,” kata anggota Bawaslu Propinsi Bali, I Ketut Rudia.
Sebagai sebuah lembaga permanen, Rudia juga mengusulkan agar dapat diberikan hibah berupa lokasi untuk pembangunan gedung Kantor Bawaslu. Pasalnya, saat ini lokasi kantor dan sarana dan prasarana yang ada, dinilai kurang representatif.
” Apa yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten Jembrana saat ini (kantor) tentu kami ucapkan terima kasih. Namun, karena ini (Bawaslu) merupakan sebuah lembaga yang permanen tentu kami harapkan pak bupati bisa memberikan hibah untuk lokasi perkantoran yang lebih representatif,” harapnya.
Terkait dengan realisasi terhadap penggunaan anggaran selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Jembrana, Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana, Pande Made Ady Muliawan mengaku jika anggaran Pilkada Jembrana sangat minimalis. “Meski demikian, dalam realisasinya kita maksimalkan efisiensi tanpa mengurangi dari substansinya,” terangnya.
Efisiensi, kata Muliawan, dalam implementasi di lapangan sosialisasi dilakukan dengan berbasis non anggaran. Sedangkan dana hibah yang diterima Bawaslu tentu sangat minimalis jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten di Indonesia yakni sebesar Rp4,5 milyar.
” Dengan inovasi-inovasi selama pelaksanaan Pilkada itu kita mampu sisihkan sebesar Rp760 juta. Dengan pola seperti ini tentunya kedepan pelaksanaan Pilkada jembrana bisa dijadikan sebagai role model,”tegasnya.
Sementar itu Bupati I Nengah Tamba, mengaku apresiasi terhadap kinerja Bawaslu sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada.
” Tentu kami sangat apresiasi kepada pihak Bawaslu atas berlangsungnya Pilkada. Namun, sebagai ajang demokrasi tentu ada hal-hal kecil terjadi dan itu sudah biasa terjadi. Meski demikian, sejak awal kehadiran kami adalah untuk kepentingan masyarakat,”ujarnya.
Terkait usulan hibah untuk lokasi pembangunan gedung perkantoran, Bupati asal Desa Kaliakah itu pada prinsipnya menyetujui. Ia sepakat agar Bawaslu kabupaten Jembrana bisa memiliki gedung yang lebih representatif. “Kami persilahkan pihak Bawaslu jajaki lebih awal, melakukan survey terhadap lokasi yang dianggap lebih baik. Selanjutnya mari kita bersama-sama diskusikan kembali,”pungkasnya. (Humas Pemkab Jembrana)
Editor : Mahatma Tantra