Oleh: Herru Prasetyo
Ada satu pola lama di negeri ini yang terus berulang seperti kaset rusak: setiap kali muncul tindakan intoleransi, publik marah, media ramai, lalu perlahan semuanya kembali sunyi. Sampai kejadian berikutnya datang lagi. Begitu terus. Seolah Indonesia sedang hidup dalam siklus lupa yang disengaja.
Kabar terbaru datang dari Medan—penolakan penjualan daging babi oleh kelompok yang mengatasnamakan agama. Bagi umat Kristen atau siapa pun yang mengonsumsi daging babi, keberatan tentu wajar. Hak menjalankan keyakinan dan pilihan hidup adalah bagian paling dasar dari hidup bernegara.
Namun persoalannya sebenarnya bukan sekadar babi, bukan pula soal satu daerah, atau satu kelompok tertentu. Yang dipertanyakan publik justru sesuatu yang lebih besar: di mana suara otoritas moral mayoritas?
Negeri ini memiliki organisasi Islam besar yang selama puluhan tahun dikenal moderat dan menjadi penyangga kebangsaan—NU, Muhammadiyah, serta lembaga keagamaan seperti MUI. Mereka bukan sekadar organisasi, tetapi simbol kewarasan sosial umat. Ketika tindakan ekstrem muncul, masyarakat luas menunggu satu hal sederhana: sikap tegas.
Bukan untuk menghukum.
Bukan untuk mempermalukan.
Tetapi untuk mengatakan dengan jelas: ini bukan wajah agama.
Sayangnya, suara itu sering terasa terlalu pelan. Kadang hadir, tetapi tenggelam oleh kebisingan kelompok kecil yang justru paling keras berbicara atas nama iman.
Di sinilah persoalan mulai rumit.
Kelompok intoleran ibarat anak nakal. Selama kenakalannya tidak pernah benar-benar ditegur oleh “orang tua” moralnya, ia akan merasa benar. Bahkan merasa dilindungi. Lama-kelamaan, kenakalan berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi keberanian. Dan keberanian tanpa koreksi berubah menjadi ancaman sosial.
Lebih celaka lagi ketika negara terlihat ragu.
Pemerintah sering berdiri di tengah dengan alasan menjaga stabilitas. Namun stabilitas tanpa keadilan hanya melahirkan persepsi: hukum punya dua payung—satu lebar untuk kelompok tertentu, satu lagi bocor bagi yang lain.
Persepsi inilah yang berbahaya.
Bagi kelompok minoritas, setiap tindakan intoleransi yang dibiarkan bukan sekadar peristiwa lokal. Ia menjadi pesan simbolik: perlindungan negara terasa selektif. Dan ketika rasa aman mulai retak, kepercayaan terhadap kebangsaan ikut terkikis sedikit demi sedikit.
Padahal Indonesia berdiri bukan atas keseragaman, melainkan kesediaan hidup berbeda.
Ironisnya, mayoritas umat Islam Indonesia sebenarnya dikenal toleran. Banyak yang menolak tindakan ekstrem, menjaga hubungan antaragama, dan menjalankan nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Mereka ada, jumlahnya besar, tetapi sering kalah suara dari kelompok kecil yang lebih ekspresif dan konfrontatif.
Diamnya mayoritas sering disalahartikan sebagai persetujuan.
Dan di titik itulah masalah sesungguhnya muncul.
Mungkin pertanyaannya bukan lagi: mengapa anak nakal itu terus nakal?
Tetapi: mengapa kita membiarkannya tanpa pendidikan moral yang jelas?
Agama tidak pernah mengajarkan penghinaan terhadap keyakinan lain. Negara juga tidak dibangun untuk memenangkan satu tafsir iman atas tafsir yang lain. NKRI berdiri justru karena para pendiri bangsa sepakat bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan fondasi.
Jika intoleransi terus berulang, mungkin yang perlu dievaluasi bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga ekosistem sosial yang membiarkannya tumbuh.
Sebab sejarah menunjukkan satu hal sederhana:
ekstremisme tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari pembiaran.
Dan ketika publik mulai berbisik bahwa “anak nakal dibiarkan nakal,” itu sebenarnya alarm bagi semua—tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan antarumat beragama.
Melainkan kedewasaan bangsa ini sendiri.