Balinetizen.com, Jakarta-
Ada kesan anggota DPD remeh temeh ngurus yang kecil kecil dengan tujuan elektabilitas. DPD Semestinya, lebih baik mengurus aturan pusat seperti kebijakan PSN yang berpotensi merusak alam Bali.
I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004 mengatakan, tugas konstitusional yang semestinya dilakukan oleh anggota DPD Bali dalam forum politik nasional, menyangkut kebijakan pusat yang merugikan rakyat kecil.
Dikatakan, anggota DPD perwakilan Bali semestinya Berjuang keras dalam meloloskan UU Otonomi Khusus Bali, bisa mengambil inspirasi dari UU Otsus DI Aceh dan Papua.
“Dan, berjuang dalam UU Perimbangan Keuangan, dengan memasukkan faktor sumber daya budaya sebagai faktor penting dalam bobot perhitungan perimbangan keuangan, karena Bali tidak punya SDA,” kata I Gde Sudibya, Senin 13 Januari 2025.
Dikatakan, DPD Bali semestinya ikut mengawasi penggunaan dana transfer daerah, dari sisi transparansi dan akuntabilitas, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Karena industri pariwisata begitu penting bagi perekonomian Bali, lobi, dengar pendapat dengan Menteri Pariwisata semestinya ditingkatkan efektivitasnya, dan kemudian dilaporkan ke publik,” katanya.
Menurutnya, dana transfer daerah antar kabupaten, merupakan isu krusial, punya potensi “moral hazard”, semestinya DPD Bali mengambil inisiatif untuk melakukan koreksi terhadap UU yang mengatur transfer dana tersebut.
Disebutnya, anggota DPD Bali harus berjuang untuk melakukan revisi terhadap UU dan seluruh aturan pelaksanaannya, tentang: ekonomi syariah, wisata halal yang tidak pas dalam aturan hukum dalam negara berdasarkan Pancasila, yang asing bagi masyarakat Bali yang dominan beragama Hindu.
Menurut I Gde Sudibya, anggota DPD Bali semestinya, menyusun agenda penyelamatan Bali ke depan, dalam artian: Alam, Manusia dan Kebudayaan, dalam skenario legislasi yang diperlukan, yang diperjuangkan dalam forum politik Jakarta.
Jurnalis : Sutiawan
