Ilustrasi
Balinetizen.com, Denpasar
Negeri sarat ironi, kaya melimpah dengan SDA tetapi mengalami paradoks: mengimpor minyak mentah 1 juta barel per hari, APBN nya terkuras untuk subsidi BBM, listrik dan gas, SDA “dijarah” oleh para oligark, penduduknya tetap miskin.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan, Minggu 4 Oktober 2026.
Menurut Laporan Bank Dunia tahun 2024, 2 dari 3 penduduk Indonesia yang berjumlah 280 juta tergolong miskin.
” Masyarakat adat terlempar dari tanah leluhurnya, dikuasai para oligark atas nama hukum dan Undang-Undang,” katanya.
Dikatakan, bagian pemerintah dari ekspor migas terus merosot, dari 35 persen di era Orba, 28 persen di era Presiden SBY, dan sekarang menurut pengamat ekonomi tinggal 6 persen.
Menurut Jro Gde Sudibya, ratusan IUP (Izin Usaha Pertambangan) “diobral” ke elite kepentingan di seputar pusat kekuasaan, termasuk ke lembaga keagamaan.
Dikatakan, “Good governance” dalam pengelolaan tambang nyaris nihil.
“Yang paling mutakhir, penjualan saham dari perusahaan tambang batu bara terbesar Bayan ke perusaan Haji Issam, menurut media sebesar 30 persen dengan perkiraan harga “discount” 80 persen, dan menimbulkan tanda tanya kenapa yang membeli bukan Danantara sebagai perusahaan investasi pemerintah,” katanya.
Dikatakan, yang berikutnya, stock sumber daya gas alam yang diperkirakan sangat besar di Laut Natuna, dua dari tiga perusahaan pengelola gas alam, perusahaan yang menurut media dimiliki pengusaha Hasyim Soemitro Djojohadikusumo.
“Pengangkatan Menteri Pertambangan yang merangkap sebagai Menko yang membidangi pertambangan yang membuat mekanisme kontrol di sektor ini menjadi lemah dan nyaris tidak ada yang bisa mengontrol, mengundang risiko moral hazard kebijakan semakin tinggi,” katanya.
Dikatakan, tampaknya pengelolaan SDA di negeri ini, mirip dengan gaya kepemimpinan “Pendekar mabuk”. Miris dan sangat memprihatinkan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan