Balinetizen.com, Buleleng-
Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Buleleng memberikan apresiasi positive Nota Pengantar Bupati Buleleng, terhadap Ranperda tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019. Hal itu terungkap melaui Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD-TA 2019, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Buleleng pada Rabu (1/7/2020).
Rapat yang berlangsung dengan memperhatian protokol kesehatan penanganan covid-19, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna.SH.
Tampak hadir Wakil Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra.Sp.OG, Sekda Buleleng Drs. Gede Suyasa,M.Pd, para Asisten Setda Buleleng, para Ketua Komisi, dan Juru Bicara masing-masing Fraksi yang akan membacakan Pemandangan Umum. Sedangkan para anggota DPRD Buleleng serta undangan lainnya mengikuti jalannya persidangan melalui video confren.
Dalam rapat paripurna kali ini, terdapat 4 orang perwakilan fraksi sebagai juru bicara (Jubir), diantaranya Ketut Ngurah Arya Jubir gabungan fraksi PDI-Perjuangan, Demokrat-Perindo, dan Fraksi Partai Gerindra, sedangkan Fraksi Partai Golkar di sampaikan oleh Ketut Patra sebagi juru bicara, dan partai Nasdem dibacakan oleh Ketua fraksinya sendiri yakni Ni Ketut Windrawati, selanjutnya fraksi partai Hanura disampaikan oleh Ir. Gede Wisnaya Wisna sebagai juru bicara fraksinya.
Yang cukup menarik dari pemandangan fraksi ini, adalah yang dilontarkan dari fraksi Partai Hanura. Menurut frakai ini, pencapaian kinerja pemerintah Tahun 2019 telah terurai secara singkat dalam Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Buleleng TA. 2019. Dimana disebutkan terdapat 6 indikator yang terurai terkait dengan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indek pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku ( PDRB-ADHB).
“Dua hal yang penting dalam pemandangan umum kami, yakni terkait dengan kenaikan yang tinggi dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Kenaikan uang parkir pada beberapa tempat di wilayah Kabupaten Buleleng,” ujar Wisnaya Wisna.
“Terhadap dua poin penting ini, kami fraksi Hanura mengharapkan mendapat perhatian dan penjelasan dari pemerintah daerah. Sehingga nantinya dapat dipahami oleh masyarakat.” pungkasnya.
Sementara itu dari gabungan fraksi PDI-P, Demokrat-Perindo, dan Fraksi Partai Gerindra menyatakan setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut, sesuai dengan jadwal Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Buleleng, untuk memeriksa dan mencermati kembali kewajaran materi laporan. Sehingga nantinya diharapkan mempunyai pandangan dan persepsi serta pemahaman yang sama secara utuh, terhadap seluruh bagian laporan keuangan daerah. Disamping itu pula, disampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, diantaranya terkait dengan merebaknya wabah covid-19 serta upaya penanganan yang lebih intensif.”Kami berharap kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, selaku penanggungjawab penggunaan anggaran, agar memanfatkan dana dengan skala prioritas, efektif dan efesien untuk pelayanan masyarakat. Menggerakkan perekonomian masyarakat, serta upaya pengamanan sosial sebagai akibat dari dampak musibah covid-19 ini.” tandas Jubir Ngurah Arya.
Sedangkan dari fraksi Partai Golkar menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bupati Buleleng yang telah menunaikan tugas konstitusionalnya selama Tahun 2019. Diantaranya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD Buleleng, berupa Laporan Keuangan yang telah diperikas oleh BPK-RI dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).”Hal ini merupakan yang sangat penting, karena anggaran daerah merupakan anggran public yang mencerminkan kebijakan daerah. Untuk itu, wajib harus di pertanggungjawabkan kepada public secara transparan dan akuntabel.” ucap Jubir Patra.
Hal senada juga disampaikan fraksi Partai Nasdem, dimana fraksi ini menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Buleleng beserta jajarannya. Karena telah berhasil menyusun dan menyelesaikan pelaksanaan, serta pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan lancar dan dengan predikat WTP oleh BPK- RI,”Dalam pemandangan umum ini, kami menyampaikan tiga bagian yang penting yakni mengenai tanggapan, pertanyaan atau permintaan klarifikasi, serta rekomendasi untuk dijadikan masukan yang konstruktif bagi semua pihak yang berkepentingan.” tandas Jubir Windrawati.
Pewarta : Gus Sadarsana
Editor : Mahatma Tantra