Balinetizen.com, Denpasar
Game online yang selama ini menjadi sarana hiburan anak dan remaja kini mendapat perhatian serius dari Densus 88 Antiteror Polri. Pasalnya, ruang permainan digital diduga dimanfaatkan kelompok ekstremisme untuk mendekati anak-anak, membangun komunikasi, hingga menanamkan paham kekerasan melalui komunitas dan grup tertutup.
Peringatan tersebut disampaikan Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Bali Densus 88 Antiteror Polri dalam Seminar Literasi Digital 2026 bertema Pemberdayaan Komunitas Masyarakat dalam Menjaga Keamanan di Ruang Digital Bali guna Mendukung Pariwisata Bali yang Berkualitas dan Bermartabat di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar, Kamis (29/10/2026).
Kasatgaswil Bali Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Yulianto Rombe Biantong, A.Md., S.H., mengungkapkan sejumlah platform game online, termasuk Roblox, perlu mendapat perhatian dan pengawasan orang tua.
Menurutnya, permainan digital bukan sesuatu yang harus dilarang. Namun, interaksi anak dengan pengguna lain di dalam platform tersebut perlu diawasi agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang menyebarkan paham ekstremisme.
“Game itu tidak salah, tapi kita harus betul-betul perhatikan, betul-betul kita awasi,” tegas Yulianto.
Ia menjelaskan, salah satu pola yang menjadi perhatian Densus 88 adalah pendekatan terhadap anak melalui permainan online. Anak yang awalnya hanya bermain game kemudian diajak masuk ke grup komunikasi tertutup.
Di dalam grup tersebut, anak berpotensi mendapatkan paparan konten pembunuhan, kekerasan, hingga materi sadistis secara berulang sebagai bagian dari proses indoktrinasi.
Paparan konten kekerasan secara terus-menerus dikhawatirkan dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku anak. Mereka berpotensi menganggap tindakan brutal sebagai sesuatu yang biasa, bahkan meniru perilaku kekerasan ketika menghadapi konflik atau perundungan di lingkungan pergaulan.
Yulianto juga mengingatkan adanya penggunaan simbol-simbol tertentu yang berkaitan dengan kelompok ekstremisme, seperti Nazi, Black Sun, White Power, dan simbol lainnya.
Orang tua diminta memahami tanda-tanda kemungkinan paparan konten ekstremisme tanpa langsung memberikan stigma kepada anak.
Selain aktivitas digital, perubahan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari juga perlu diperhatikan. Di antaranya semakin menarik diri dari lingkungan sosial, meningkatnya penggunaan gadget, terlalu asyik dengan aktivitas digital, hingga mudah marah ketika penggunaan perangkatnya diganggu.
“Yang penting adalah peran keluarga. Kami selalu menyampaikan bahwa keluarga itu penting,” ujarnya.
Menurut Yulianto, pengawasan anak tidak cukup hanya mengandalkan pembatasan penggunaan gadget di sekolah. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang dapat mengenali perubahan perilaku sekaligus memberikan pendampingan.
Ia mengungkapkan, dalam kegiatan sosialisasi di sekolah, Densus 88 juga menemukan pengalaman anak yang mengaku pernah masuk ke kelompok yang terindikasi menyebarkan paham ekstremisme.
Ancaman perekrutan anak melalui internet bukan sekadar kekhawatiran. Berdasarkan pengungkapan Densus 88 Antiteror Polri pada 17 November 2025, sebanyak 110 anak teridentifikasi direkrut kelompok terorisme secara daring di 25 provinsi.
Dalam pengungkapan tersebut, lima orang dewasa juga ditetapkan sebagai tersangka.
Sejumlah kasus yang didalami memperlihatkan dugaan rencana aksi kekerasan dengan sasaran fasilitas aparat keamanan, rumah ibadah, hingga gedung pemerintahan di beberapa wilayah.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja menjadi kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan penyebaran paham ekstremisme di ruang digital.
Dalam penanganan anak yang terpapar paham ekstremisme, Densus 88 mengedepankan pendekatan pembinaan, pendampingan, asesmen, hingga rehabilitasi.
Pendekatan tersebut mempertimbangkan usia dan masa depan anak, sehingga penanganannya tidak semata-mata berorientasi pada penegakan hukum.
“Kami tidak akan melakukan penegakan hukum, tapi karena itu masih anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak masih mempunyai masa depan. Kami berusaha melakukan pendampingan, pembinaan, bahkan rehabilitasi,” jelasnya.
Dalam seminar tersebut, Yulianto turut menjelaskan fenomena Composite Violent Extremism (CoVE), yakni perkembangan ekstremisme kekerasan yang dapat muncul melalui beragam narasi, komunitas, dan konten digital tanpa selalu terikat pada satu ideologi tertentu.
Dalam pemaparannya, sejumlah contoh kasus yang didalami aparat penegak hukum juga disampaikan, antara lain:
1. Bali: Dugaan penentuan sasaran berupa markas aparat serta indikasi keterkaitan dengan bahan peledak.
2. Banten: Dugaan rencana serangan terhadap rumah ibadah.
3. Bangka Belitung: Dugaan survei terhadap kantor kepolisian sektor (Polsek).
4. Jawa Tengah: Dugaan rencana serangan terhadap kendaraan kepolisian.
5. Jawa Barat: Penyimpanan petasan dalam jumlah besar.
6. Kalimantan Timur: Dugaan uji coba bahan peledak.
7. Sumatera Barat: Dugaan rencana serangan terhadap gedung DPR.
8. Wilayah lainnya: Dugaan rencana penyerangan terhadap kantor kepolisian atau TNI.
9. Wilayah lainnya: Dugaan survei terhadap gedung pemerintahan.
10. Wilayah lainnya: Dugaan rencana penyerangan terhadap anggota kepolisian.
Seminar Literasi Digital 2026 tersebut diikuti 850 peserta, terdiri atas 350 peserta secara langsung dan 500 peserta secara daring.
Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI-Polri, aparatur sipil negara (ASN), pengelola destinasi wisata, pelaku UMKM, mahasiswa, hingga komunitas digital di Bali.
Melalui kegiatan ini, Densus 88 mendorong keterlibatan keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat literasi digital serta pengawasan terhadap aktivitas anak di internet.
Upaya tersebut dinilai penting agar ruang digital, termasuk platform game online dan media sosial, tidak dimanfaatkan sebagai sarana propaganda kekerasan maupun perekrutan kelompok ekstrem.
Di tengah semakin dekatnya kehidupan generasi muda dengan teknologi digital, peran orang tua dalam mendampingi anak menggunakan internet menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah paparan ekstremisme sejak dini.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)