Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M., Senin (9/9) kemarin, menerima audiensi Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Badung.
Balinetizen.com, Mangupura.
Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M., Senin (9/9) kemarin, menerima audiensi Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Badung. Pada kesempatan itu, PHDI berharap bisa memperoleh dana operasional sehingga lembaga tersebut bisa berjalan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada umat.
Dari PHDI hadir ketuanya Gede Rudia Adhiputra, Wakil Ketua Gusti Ngurah Wiadnyana, Bendahara IA Eka Dewi Wijaya dan sejumlah pengurus lainnya. Saat itu, Ketua DPRD Putu Parwata didampingi utusan dari Dinas Kebudayaan Badung.
Sebelum ke substantif, Rudia Adhiputra sempat menyampaikan ucapan selamat kepada Putu Parwata selaku Ketua DPRD Badung. Dia pun berharap Parwata mampu menjalankan tugas-tugas sebagai pimpinan wakil rakyat di Badung.
Selanjutnya, Rudia menegaskan, posisi PHDI sangat strategis. Tugasnya yakni mengangkat kualitas umat sesuai dengan sradha bakti. “Selain itu, PHDI sangat berperan dalam kerukunan antarumat beragama,” tegasnya.
Saat ini banyak kegiatan dan program yang digelar PHDI. Di antaranya sebagai pelayan umat tetap dilaksanakan sengan penuh rasa tanggung jawab. “Namun kelemahannya, kami tak memiliki dana. Kas pun kosong,” tegasnya.
Untuk kepentingan alat tulis kantor (ATK), pihaknya harus nebeng di instansi terkait. “Kami belum pernah memperoleh dana operasional,” katanya.
Gusti Ngurah Wiadnyana menambahkan, PHDI ibarat kendaraan. Untuk bisa berjalan, kendaraan perlu bahan bakar serta sopir. “Untuk inilah kami berharap bantuan Ketua DPRD Badung untuk ikut membantu mengalokasikan dana operasional PHDI sehingga bisa menjalankan tugas-tugasnya lebih maksimal,” tambah mantan anggota DPRD Badung tersebut.
Hal sama dikemukakan Bendahara PHDI IA Eka Dewi Wijaya. Selaku bendahara, Dirum PDAM Tirta Mangutama tersebut mengaku tak pernah memegang kas.
Terhadap hal itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyatakan miris. Lembaga setingkat PHDI yang begitu strategisnya sampai tak memperoleh alokasi anggaran.
PHDI, ujar politisi PDI Perjuangan asal Kuta Utara tersebut, berperan vital dalam rangka mengamankan program strategis Badung yakni adat, agama dan budaya sesuai prioritas keempat PPNSB. “Ini tak bisa ditawar-tawar lagi dan posisinya sama dengan program mandatori seperti pendidikan yang wajib dialalokasikanminimal 20 persen dan kesehatan 10 persen dari APBD,” katanya.
Karena itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini akan mengupayakan anggaran PHDI bisa masuk pada APBD induk 2020. “Tolong segera masukkan proposal ke kami sehingga kami bisa perjuangkan sebelum APBD induk 2020 ketok palu,” tegasnya.
Saat ditanya apakah optimis dana PHDI bisa terealisasi, Parwata menyatakan sangat optimis. Anggarannya bisa berupa program yang diajukan kepada instansi yang menaungi atau bisa juga dalam bentuk hibah seperti halnya lembaga lainnya. Editor : Sutiawan.